Industri Bisa Tancap Gas jika Aturan Mobil Listrik Jelas
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara sangat bersemangat saat berbicara mengenai peluang pengembangan mobil listrik di Tanah Air.
Bagi Kukuh, meskipun serangkaian kebijakan tengah digodok, hal yang perlu diperhatikan yakni daya beli masyarakat. Pengembangan mobil yang sangat ramah lingkungan ini menghadapi tantangan masih tingginya harga jual karena teknologi baterai yang mahal.
”Kalau menggunakan full elektrik tentu harganya sangat mahal. Selain itu, infrastruktur harus dipikirkan, karena dalam jarak tempuh 400 kilometer perlu dua kali isi baterai,” ujarnya.
Harga, kata dia, juga akan menjadi tantangan tersendiri. Sebab, daya beli masyarakat saat ini belum mendukung: untuk mobil hanya pada kisaran Rp100 juta- 200 juta. Padahal, harga jual mobil listrik berada pada kisaran Rp500 juta-600 juta.
”Di Jepang harganya 8 juta yen namun pemerintahnya memberikan subsidi 2 juta yen. Persoalan ini juga harus dipikirkan,” katanya.
Kukuh berpendapat, pemerintah harus segera menerbitkan regulasinya sehingga industri bisa segera melakukan serangkaian persiapan. Termasuk industri pendukung lain, mengingat komponen kendaraan listrik ada perbedaan dengan kendaraan konvensional.
”Negara lain sudah menerbitkan aturannya, jangan sampai peluang ditangkap negara lain,” ungkapnya.
Baca Juga: Toyota Siapkan Rp28,3 Triliun untuk Investasi Mobil Listrik di Indonesia
Dengan menguasai hybrid atau teknologi mobil listrik lain, Indonesia bisa membuka peluang ekspor yang besar karena ke depan tren global menuju kendaraan rendah emisi. Indonesia harus punya semua pilihan teknologi electrified vehicle, tidak hanya terpaku pada satu teknologi. Artinya, semakin banyak pilihan semakin baik untuk konsumen.
”Yang tak kalah penting, bagaimana memberikan efek positif bagi negara dan masyarakat juga industri,” paparnya.
Dalam pengembangan mobil listrik, penting juga diperhatikan masalah emisi well to wheel -nya. Tidak hanya menertibkan emisi di knalpot dengan memperbanyak mobil listrik, tapi sumber energinya masih berbasis fosil.
“Indonesia itu bagaimana caranya harus bisa menjadi global supply chain industri kendaraan listrik. Misal, memasok salah satu komponen untuk baterai, mempertimbangkan sumber daya alam apa yang tersedia. Yang paling banyak kan etanol,” katanya.
Regulasi di Indonesia juga harus jelas dan lebih kompetitif dari negara lain di ASEAN, jika tidak, investasi tidak akan masuk dan berpindah ke negara lain. Menurut Kukuh, edukasi mengenai mobil berteknologi listrik sangat penting agar masyarakat bisa mengenal dan menerima saat teknologi ini siap dihadirkan.
”Indonesia harus bisa memproduksi mobil bertenaga listrik secara lokal karena jika tidak, maka kita hanya jadi pasar. Ujung-ujungnya impor, trade balance terus terganggu,” urainya.
Memang, agar memiliki dampak positif bagi Indonesia, produksi kendaraan listrik harus dilakukan di dalam negeri. Impor terhadap komponen mobil bisa dikurangi dengan mengembangkan rantai pasok di dalam negeri, termasuk produksi baterai.
Team Leader EV Comprehensive Study Universitas Udayana Bali, Ainul Ghurri, mengemukakan, sebenarnya dalam memproduksi baterai industri automotif bisa menggunakan sumber daya alam (SDA) dari Tanah Air.
Baca Juga: Demam Mobil Listrik Buatan Indonesia, tapi PLN Belum Diajak Ngobrol soal SPLU
Salah satunya, dengan menggunakan material energi baru dari nikel laterit yang bisa memenuhi kebutuhan bahan baku baterai litium generasi kedua. Saat ini PT QMB New Energy Materials, yang berada kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, sedang mengembangkan produk ini.
“Dalam lima tahun ke depan juga banyak peneliti yang sedang mengembangkan baterai litium generasi baru, yang semoga lebih bagus, murah, dan efisien,” sebutnya.
