nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemerintah Diminta Bentuk Badan Halal Setara Kementerian

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Rabu 10 Juli 2019 13:40 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 07 10 320 2077032 pemerintah-diminta-bentuk-badan-halal-setara-kementerian-QsBc87TjJL.jpg Halal (Reuters)

JAKARTA - Indonesia Halal Watch mendorong terbentuknya badan halal yang setingkat dengan kementerian, alias di bawah langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini untuk mendorong percepatan perkembangan industri halal di Indonesia.

Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah menyatakan, saat ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang telah dibentuk masih setingkat Eselon I di bawah Kementerian Agama. Posisinya terbatas untuk bisa mengeksekusi langsung setiap kebijakan dan program.

 Baca juga: Pemerintah Siap Bangun 4 Kawasan Industri Halal

"BPJPH sulit lakukan eksekusi atas program dan kebijakannya karena harus dapat persetujuan dari menteri. Ini memakan waktu karena birokrasinya," jelas dia dalam konferensi pers di Kantor Indonesia Halal Watch, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Padahal salah satu program yang perlu segera dieksekusi yakni mandatori semua produk di Indonesia harus diregistrasi kehalalannya, mulai 17 Oktober 2019 mendatang. Mandatori itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

 Baca juga: Menag: PP Jaminan Produk Halal Positif bagi Dunia Usaha

Di samping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, juga telah terbit pada tanggal 3 Mei 2019.

"Masyarakat dan dunia usaha serta pegiat halal tengah menunggu bagaimana kewajiban sertifikasi halal dijalankan sesuai Undang-Undang," katanya.

 Baca juga: Gaya Hidup Halal Peluang Bisnis Menjanjikan di Pasar Global

Mandatori ini sangat mempengaruhi kepastian dunia usaha, sebab memerlukan waktu dan biaya dalam pengurusannya. Tapi hingga dengan tenggat waktu yang tinggal tiga bulan lagi untuk diimplementasikan, BPJPH belum juga menghasilkan satu pun auditor halal.

Di satu sisi, program sertifikasi halal ini melibatkan banyak kementerian lainnya, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Keuangan untuk penetapan biaya sertfikasi.

"Kalau mau eksekusi program kan harus ada Senior Official Meeting, para menteri duduk bersama untuk membahas. Secara level etika birokrasi terbentur disitu. Jadi enggak mungkin rasanya BPJPH langsung memanggil Menkeu untuk duduk bahas tarif," jelas dia.

 Baca juga: BI Andalkan Industri Halal Topang Pertumbuhan Ekonomi

Menurutnya, tak mungkin urusan yang besar soal industri halal ini hanya di kelola oleh badan di bawah Kementerian Agama. Hal ini yang mendorong perlunya Indonesia memiliki badan khusus halal yang berada langsung di bawah Presiden.

"Seperti ekonomi kreatif yang punya Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif), badan yang setingkat kementerian, industri halal juga butuh itu," ungkapnya.

1
2
Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini