nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

RUU Pertanahan Belum Mengatur Masalah Konflik Agraria

Feby Novalius, Jurnalis · Senin 15 Juli 2019 18:16 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 07 15 470 2079068 ruu-pertanahan-belum-mengatur-masalah-konflik-agraria-5OJIkUqjyR.jpg Ilustrasi Konflik Agraria (Foto: Okezone)

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan tengah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Aturan ini diharapkan dapat menyelesaikan konflik agrarian hingga perampasan tanah.

RUU Pertanahan yang tengah dibahas dinilai belum menjamin sepenuhnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak petani, masyarakat adat, nelayan, perempuan, dan masyarakat miskin di pedesaan serta perkotaan atas tanah dan keberlanjutan wilayah hidupnya.

Baca Juga: RUU Pertanahan Direkomendasikan Atur soal Kehutanan hingga Pertambangan

Kemudian, dalam pembahasan belum secara jelas dan konsisten hendak menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pengelolaan tanah serta sumber-sumber agraria lain yang timpang menjadi berkeadilan.

“Tidak ada rumusan tujuan reforma agraria untuk memperbaiki ketimpangan, menyelesaikan konflik agraria kronis dan mensejahterakan rakyat. Mengingat, petani Indonesia rata-rata miskin

Sementara segelintir kelompok pengusaha sawit menguasai tanah melalui Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin lokasi seluas sekitar 14 juta hektar,” terang Anggota Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Dewi Kartika, dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Baca Juga: Orang Asing Diusulkan Miliki Properti hingga 50 Tahun

Menurutnya, RUU Pertanahan harus juga bisa mengatasi dan menyelesaikan konflik agraria struktural di seluruh sektor pertanahan. Dalam 11 tahun terakhir saja (2007-2018) telah terjadi 2.836 kejadian konflik agraria di wilayah perkebunan, kehutanan, pertambangan, pesisir kelautan, pulau-pulau kecil dan akibat pembangunan infrastruktur. seluas 7.572.431 hektar (KPA, 2018).

“Ada puluhan ribu desa, kampung, pertanian dan kebun rakyat masih belum dikeluarkan dari konsesi-konsesi perusahaan. Tidak ada satu pasal pun dalam RUU ini kehendak untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria tersebut. Pembentukan Pengadilan Pertanahan untuk sengketa pertanahan bukanlan jawabannya,” tuturnya.

RUU pertanahan perlu secara matang dan penuh kehati-hatian dalam merumuskan hak-hak atas tanah, baik itu hak milik, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pakai, termasuk hak pengelolaan. Mengingat hak-hak yang selama ini diterbitkan, terutama hak dan izin bagi perusahaan besar telah banyak mengakibatkan pelanggaran hak-hak warga, melahirkan ketimpangan struktur agraria, konflik agraria, kemiskinan hingga rusaknya lingkungan.

“RUU mengatur kewenangan Bank Tanah secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak dan tumpang tindih kewenangan antara Bank Tanah dan kementerian/lembaga. Beresiko terjadinya komoditisasi tanah secara absolut melalui Bank Tanah, yang akan memperparah ketimpangan dan konflik. Sebaiknya rencana ini dicabut dari draft,” ujarnya.

Dirinya juga berharap, RUU Pertanahan menjawab masalah ketimpangan, konflik agraria, perampasan tanah, laju cepat konversi tanah pertanian, kerusakan ekologis akibat desakan investasi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini