Presiden Jokowi Ingin Masalah Tumpang Tindih Perbatasan Desa Dibereskan

Fahreza Rizky, Jurnalis · Kamis 06 Februari 2020 17:59 WIB
https: img.okezone.com content 2020 02 06 470 2164479 presiden-jokowi-ingin-masalah-tumpang-tindih-perbatasan-desa-dibereskan-MB9Ms4EdJM.jpg Presiden Jokowi. (Foto: Okezone.com/Setkab)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terkait kebijakan satu peta (one map policy). Kepala Negara menginstruksikan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju untuk memperbaiki Peraturan Presiden Nomo 9 Tahu 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Usai rapat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ada arahan terbaru dari Presiden Jokowi untuk memperbaiki Perpres 9 Tahun 2016. Dirinya menginginkan adanya tambahan rencana aksi tematik untuk melengkapi peta yang sudah lengkap sebelumnya.

Baca Juga: Pengesahan RUU Pertanahan Ditunda, Simak Fakta-Fakta Menariknya

"Sekarang terdiri dari 85 tematik melibatkan 19 kementerian dan lembaga dan di 34 provinsi dan nantinya akan ditambahkan tematik lain dan jumlah kementeriannya akan tingkatkan menjadi 24," ujar Airlangga.

Dari tematik yang diminat Presiden, Airlangga mengatakan akan memfokuskan pada batas desa dan kelurahan lebih dulu. Dirinya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk membuat peta batas desa dan kelurahan tersebut.

Baca Juga: Jokowi Bakal Bentuk Lembaga Penjamin Pertanahan, Apa Fungsinya?

"Kebutuhan pembiayaan peta desa ini Rp25 juta-Rp30 juta dan nanti Kemenkeu mengatur pengalokasian peta ini dari dana desa. Diharapkan data one map ini bisa diselesaikan," tuturnya.

Menurutnya, kenapa batas ini menjadi penting? Karena sering terjadi indikasi tumpang tindih lahan. Di mana luasnya mencapai 77 juta hektar lahan.

"Dari 77.365.141 ha atau 40% terdiri dari tumpang tindih RT/RW, Kabupaten/Kota dan Provinsi. Itu 9,35% kawasan hutan hingga kombinasi tumpang tindih RT/RW," ujarnya.

Dalam proses penyelesaian nantinya, Airlangga mengatakan, sesuai instruksi Presiden, utamakan apa yang menjadi hak-hak masyarakat.

"Dalam perpres kan dicantumkan terkait masalah tumpang tindih dan pemanfaatan lahan di mana ini berbasis pola penyelesaian baik, hak atas tanah ditunggu, perpanjangan hak atas tanah dengan penggantian yang layak," ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini