Sri Mulyani: Rezim Otoriter Bisa Mengontrol, Investasi Mudah Datang
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui menggaet investasi pada saat ini jauh lebih sulit dibandingkan pada era Orde Baru. Sebab pada saat itu, sistem pemerintahannya menganut sentralistik.
Maksudnya adalah, segala keputusan terpusat di pemerintah pusat alias satu komando. Sementara pada saat ini, sistem pemerintahan dan perizinan menganut paham disentralisasi.
Baca Juga: Jadi Negara Maju, RI Wajib Genjot Investasi Double Digit
Disentralisasi adalah sistem pemerintahan yang tidak terpusat. Artinya untuk mendapatkan atau mengurus izin harus melalui banyak pintu dari mulai pemerintah daerah, dan Kementerian Lembaga lainnya.
"Dulu mungkin pada rezim politik yang sentralistik, otoriter, bisa mengontrol hampir semua leader for investment climate itu. Akhirnya investasi datang," ujarnya saat ditemui di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, kebijakan desentralisasi membuat perizinan dipegang oleh banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Birokrasi yang berbelit menyebabkan ketidakpastian hukum, sehingga investor berpikir ulang untuk menanamkan modalnya.
Baca Juga: Investasi dan Permintaan Pasar Domestik Diprediksi Landai di Semester II-2019
Hasilnya, kinerja investasi terus menurun dari tahun ke tahun. Pertumbuhan sektor manufaktur melambat dan kontribusinya terhadap produk domestik bruto juga kian tergerus.
"Mereka bilang kami tidak problem mengeluarkan cost asal pasti ada hasilnya. Yang mereka tidak bisa kuat adalah saya sudah mengeluarkan biaya tapi saya tidak ada kepastian," katanya.
Menurut Sri Mulyani, pemerintah bisa mencontoh China jika ingin mendongkrak investasi. Mereka tidak lagi memperhatikan kondisi geopolitik, justru melihat kepastian prospek bisnis.
