nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pinjaman Online Meningkat 100,72%, Nilainya Capai Rp41 Triliun

Koran SINDO, Jurnalis · Rabu 17 Juli 2019 09:51 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 07 17 320 2079938 pinjaman-online-meningkat-100-72-nilainya-capai-rp41-triliun-WtAQ6DbJEw.jpg Ilustrasi Fintech (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total akumulasi pinjaman fintech (financial technology) Peer to Peer (P2P) Lending hingga Mei 2019 sebesar Rp41,04 triliun (year to date) atau naik 81,06%. Sementara outstanding pinjaman juga naik sebesar 64,9% menjadi Rp8,32 triliun.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, hingga akhir Mei 2019 jumlah borrower (peminjam) juga mengalami peningkatan 100,72% menjadi 8,75 juta secara year to date, sedangkan jumlah lender (pemberi pinjaman) mengalami kenaikan 131,44% menjadi 480,3 juta per akhir Mei 2019.

“Jika dihitung hingga Mei 2019, P2P Lending sudah mencapai 113 fintech lending dan 6 P2P lending syariah,” kata Wimboh di Jakarta kemarin.

Sementara sampai saat ini secara total jumlah Fintech Peer to Peer Lending tidak berizin yang ditemukan Satgas Waspada Investasi sebanyak 1.087 entitas di mana pada 2018 sebanyak 404 entitas, sedangkan pada 2019 sebanyak 683 entitas.

Baca Juga: Fintech Diminta Jangkau Masyarakat yang Belum Tersentuh Perbankan

Wimboh melanjutkan, dalam penyelenggaraan usaha, fintech sudah seharusnya mengikuti kaidah-kaidah seperti perlindungan konsumen, transparansi, tidak abuse, tidak menzalimi nasabah, dan bisnis yang dioperasikan bukan bisnis jangka pendek atau sekadar hit and run.

Untuk itu, dalam menindaklanjuti P2P ilegal maka OJK mengimbau agar perusahaan fintech yang belum terdaftar segera mendaftar dan melakukan izin ke OJK. Seluruh masyarakat juga diimbau agar hanya bertransaksi di fintech yang sudah terdaftar di OJK.

Selain itu, OJK bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Polri, dan anggota satgas lainnya akan terus berupaya untuk memberantas investasi ilegal.

“Bila nasabah sudah ada yang terlanjur dibohongi oleh produk fintech ilegal maka dapat segera laporkan ke polisi,” ungkap dia.

Baca Juga: Pemerintah Diminta Bentuk Tim Khusus Tangani Ekonomi Digital

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing menambahkan, Satgas sudah meminta Bank Indonesia (BI) untuk melarang fintech payment system memfasilitasi Fintech Peer to Peer Lending ilegal, serta menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum.

Pada tanggal 18 Juni 2019, Satgas Waspada Investasi juga menghentikan 43 entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari pihak berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat. Jenis kegiatan usaha yang dihentikan Satgas Waspada Investasi di antaranya 38 trading forex tanpa izin, 2 investasi money game tanpa izin, 2 multilevel marketing tanpa izin, dan 1 investasi perdagangan saham.

“Penawaran investasi ilegal semakin mengkhawatirkan dan sangat berbahaya bagi ekonomi masyarakat, karena para pelaku memanfaatkan kekurangpahaman masyarakat terhadap investasi dengan menawarkan imbal hasil atau keuntungan yang tidak wajar,” jelas dia.

Selain itu, kegiatan dan produk yang ditawarkan tidak berizin karena niat pelaku adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari masyarakat. Terpisah, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyatakan kebijakan peminjaman teknologi finansial yang ada saat ini masih lemah dan belum mengatur secara adil antara regulator dan pelaku usaha.

“Mengapa pengawasan regulator lemah? Karena semacam ada pembiaran terhadap praktik pinjol (pinjaman online ) ilegal,” kata Tulus dalam seminar “Mencari Format Fintech Yang Ramah Konsumen” di Bursa Efek Indonesia, Jakarta.

Dia mengatakan sepanjang 2018 laporan permasalahan mengenai fintech menduduki peringkat ketiga setelah keluhan perbankan dan perumahan yang masuk ke YLKI. Keluhan utama yang sering diterima terkait penyalahgunaan data pribadi.

Tulus menyoroti sinergi antar regulator belum kuat, khususnya dalam penegakan hukum. Lemahnya pengawasan itu ditandai dengan banyaknya fintech ilegal meski OJK telah menindaknya.

“Memang kesalahan-kesalahan itu banyak kesalahan konsumen, tapi itu tidak bisa di pandang satu pihak semata. Tapi ada sisi hulu yang bermasalah,” kata dia.

Belum adanya regulasi yang kuat membuat kasus di sektor ini sulit untuk ditindak tegas. Tak jarang fintech ini menjadikan data pribadi sebagai jaminan dan teror bagi konsumen. Untuk itu, YLKI mendorong penguatan pengawasan oleh regulator.

Salah satu upaya untuk menekan kasus penyalahgunaan data nasabah ini dengan regulasi yang kuat melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Di satu sisi, perlu juga penguatan literasi tentang keuangan bagi masyarakat agar me reka tidak menjadi obyek sapi perah dari layanan peminjaman uang.

“Konsumen tidak menyadari bahwa data pribadinya digunakan sebagai jaminan. Konsumen tidak membaca syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalaupun membaca, konsumen tidak paham akan isi dan substansinya,” pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini