nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Lewat Sistem Online, Kementerian ESDM Ingin Pangkas Izin Menjadi 3 Hari

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 17 Juli 2019 16:51 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 07 17 320 2080172 lewat-sistem-online-kementerian-esdm-ingin-pangkas-izin-menjadi-3-hari-A3U0cXQm0o.jpg Arcandra (Foto: Giri Hartomo/Okezone)

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berjanji akan memangkas kembali perizinan di sektor energi. Ini sebagai tindak lanjut juga dari keinginan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu.

Wacana pemangkasan ini diungkapkan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar di depan para kontraktor Migas saat menggelar pertemuan terkait penerbitan Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas (SKUP). SKUP merupakan surat yang diberikan kepada perusahaan atau perseorangan yang memiliki kemampuan nyata memproduksi barang atau jasa dalam negeri.

 Baca juga: Sri Mulyani: Rezim Otoriter Bisa Mengontrol, Investasi Mudah Datang

Menurut Arcandra, nantinya pemberian izin diharapkan hanya cukup tiga hari saja. Pasalnya, dirinya mendengarkan keluhan para kontraktor yang menyebut pengurusan SKUP bisa memakan waktu dua minggu hingga satu bulan lamanya.

 Kilang

"Kalau tidak (tiga hari) akan kita evaluasi direkturnya, kan bu direktur ikut approval juga, jangan-jangan karena sering keluar (kota) approval sering lama. Ini lama-lama perjalanannya yang kita perbaiki,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

 Baca juga: 3 Kendala Penghambat Eksplorasi Migas

Salah satu cara untuk mempercepat perizinan adalah dengan cara sistem online. Dengan sistem online ini bisa menghemat waktu dan juga biaya karena tidak perlu datang langsung untuk mendapatkan izin.

"Kita launching nanti semua perizinannya online. Bapak ibu enggak perlu lagi datang ke Dirjen Migas untuk buat SKUP," ucapnya.

 Baca juga: Peran Penting Industri Perkapalan Topang Sektor Migas

Arcandra menjelaskan, terkadang lamanya proses pembuatan SKUP karena miss komunikasi dari pihak kontraktornya. Berdasarkan pengamatannya, masih ada kontraktor yang mendaftarkan SKUP dengan mencantumkan syarat yang seadanya.

Selain itu, masih ada beberapa kontraktor yang mengajukan izin lewat pihak ketiga. Sebab, bisa saja pihak ketiga itu yang memperlambat proses perizinan.

"Bagi kontraktor mohon kiranya, lamanya justru di pihak ketiganya, mentality-nya kita ubah, kalau sudah diperbaiki sistemnya, ya langsung saja (ke Dirjen Migas)," kata Arcandra.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini