nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Fakta Menarik Fintech Ilegal Kian Ganas

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 22 Juli 2019 08:02 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 07 21 320 2081692 fakta-menarik-fintech-ilegal-kian-ganas-JetI7angeU.jpg Ilustrasi: Beta News

JAKARTA - Perusahaan keuangan berbasis teknologi atau yang biasa disebut dengan Financial Technology (Fintech) kini terus bermunculan. Bahkan saat ini sudah banyak juga perusahaan Fintech ilegal yang mulai meresahkan masyarakat.

Bagaimana tidak, perusahaan fintech ini belum memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan bisnis yang dijalaninnya merupakan jasa pinjam meminjam uang sehingga jika belum mendapatkan izin resmi akan sangat riskan.

Pertama dari sisi financialnya, perusahaan tersebut artinya belum cukup teruji. Lalu yang kedua adalah perusahaan tersebut juga tidak memiliki identitias yang cukup jelas.

Berikut ada beberapa menarik yang dirangkum oleh Okezone Finance tentang perusahaan fintech yang makin meresahkan masyarakat. Berikut selengkapnya:

1. 940 Fintech Ilegal

Otoritas Jasa Keuangan mencatat ada 940 Fintech Lending Illegal mendominasi operasi pinjaman online yang dilakukan tidak hanya berasal dari dalam negeri melainkan juga berasal dari luar negeri.

Direktur Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Financial Technology OJK Hendrikus Passagi mengatakan, kinerja dari illegal lending fintech, berada dalam pengawasan dari OJK dengan tiga tugas yang dilakukan, yaitu menjaga data agar tidak disalahgunakan dan kepentingan nasional dijaga, dan mencegah illegal lending digunakan untuk pendanaan terorisme, pencucian uang dan menggangu sistem keuangan.

Pihaknya juga mengatakan saat ini ada 113 penyelenggara fintech lending yang terdaftar/berizin di OJK. Dibandingkan dengan jumlah fintech ilegal sebanyak 947 penyelenggara fintech lending ilegal yang ditutup oleh Satgas Waspada Investasi (SWI). Secara rutin OJK dan SWI menelusuri penyelanggara fintech lending ilegal.

Selain itu, pihak OJK telah mewajibkan fintech Lending yang terdaftar dan memiliki izin di OJK hanya dapat mengakses kamera, mircrofon dan occasion. Untuk akses yang lainnya tidak diperbolehkan, sementara untuk yang illegal dapat dipastikan semua nomer, dan data yang ada di pada handphone dapat diambil.

2. Masih Banyak Fintech Nakal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) minta masyarakat untuk mewaspadai beredarnya layanan aplikasi teknologi finansial (tekfin) ilegal atau yang tidak terdaftar untuk menghindari terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan data.

Berdasarkan data dari Satgas Waspada Investasi, sejak 2018 hingga Mei 2019 telah menemukan 1.087 tekfin "peer to peer lending" ilegal atau tanpa izin OJK. Resiko yang ditimbulkan akibat meminjam dari tekfin ilegal tersebut seperti bunga tinggi, penyalahgunaan data, intimidasi, hingga kejahatan siber.

3. Pinjaman Online Capai Rp41 Triliun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total akumulasi pinjaman fintech (financial technology) Peer to Peer (P2P) Lending hingga Mei 2019 sebesar Rp41,04 triliun (year to date) atau naik 81,06%. Sementara outstanding pinjaman juga naik sebesar 64,9% menjadi Rp8,32 triliun.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, hingga akhir Mei 2019 jumlah borrower (peminjam) juga mengalami peningkatan 100,72% menjadi 8,75 juta secara year to date, sedangkan jumlah lender (pemberi pinjaman) mengalami kenaikan 131,44% menjadi 480,3 juta per akhir Mei 2019

Sementara sampai saat ini secara total jumlah Fintech Peer to Peer Lending tidak berizin yang ditemukan Satgas Waspada Investasi sebanyak 1.087 entitas di mana pada 2018 sebanyak 404 entitas, sedangkan pada 2019 sebanyak 683 entitas.

4. 43 Fintech Ilegal Ditutup

Pada tanggal 18 Juni 2019, Satgas Waspada Investasi juga menghentikan 43 entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari pihak berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat. Jenis kegiatan usaha yang dihentikan Satgas Waspada Investasi di antaranya 38 trading forex tanpa izin, 2 investasi money game tanpa izin, 2 multilevel marketing tanpa izin, dan 1 investasi perdagangan saham.

5. Tips Terhindar Dari Fintech Ilegal

Dari 1.082 pinjaman fintech (financial technology) Peer to Peer (P2P) Lending, baru 113 fintech yang menyandang status resmi dan diawasi langsung Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan masih banyak aplikasi pinjaman online secara ilegal, masyarakat diimbau menjadi konsumen atau nasabah yang pintar. Salah satu fintech yang sudah resmi terdaftar di OJK, Akseleran berbagi tips supaya masyarakat bisa mengetahui mana fintech legal dan tidak.

Senior Vice President Corporate Communication Akseleran Rimba Laut mengatakan, masyarakat harus tahu, sebenarnya mendapat pinjaman online yang resmi ada syarat yang ketat dan tidak mudah. Maksudnya, tidak sekadar mendapat SMS 'Selamat Anda dipilih untuk mendapat pinjaman. Silahkan klik di sini'.

Sekarang, kata Rimba, masyarakat harus benar-benar jadi konsumen yang pintar dengan memeriksa fintech lebih dulu. Untuk diketahui, seluruh fintech resmi, mereka harus jadi member Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia lebih dulu. Kemudian fintech baru proses dokumen supaya dapat status terdaftar.

Dia menerangkan, untuk dapat status terdaftar dan diaswasi OJK semua berkas berliku dan panjang, termasuk siapa yang mendirikan fintech. Lalu latar belakang pendiri, manajemen dengan riwayat pendidikan. Kemudian KTP, tempat tinggal, akta pendirian perusahaan, harus berbadan hukum, server teknologi itu Indonesia atau luar negeri.

Kemudian yang perlu masyarakat tahu adalah setiap fintech ilegal biasanya memberikan bunga harian sebesar 1%-2%. Besaran bunga tersebut biasanya tidak transparan diinformasikan pada peminjam.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini