Menteri PUPR Bakal Berantas Konsultan yang Banting Harga
Peter mengatakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga konsultan, Inkindo telah menjalin kerja sama dengan sejumlah asosiasi profesi untuk memberikan sertifikat keahlian.
Inkindo, jelas Peter telah meminta kepada pemerintah untuk segera menerbitkan undang-undang mengenai jasa konsultasi, namun selama belum diterbitkan dapat memanfaatkan peraturan presiden.
"Kemudian pekerjaan rumah lain yang belum terealisasi bagimana mengakomodir perusahaan penyelenggara jasa konsultasi non konstruksi yang selama ini menginduk ke Bappenas," ujarnya.
Peter pada kesempatan tersebut juga mengucapkan terimakasih atas diterbitkannya standarisasi renumerasi minimal sehingga diharapkan tidak ditemukan lagi konsultan yang dibayar terlalu rendah yang tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan.
Peter juga menyampaikan pekerjaan rumah lainnya yang perlu dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR menyangkut pengaturan dan tata cara bersaing dengan konsultan asing.
(Dani Jumadil Akhir)
