5. DPR Minta Penjelasan Kementerian BUMN
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi VI angkat bicara soal kabar tak sedap terkait PT Pos Indonesia (Persero) terancam akan bangkrut, sampai harus meminjam ke bank untuk membayar gaji karyawan.
“Kendati sudah dibantah bahwa kabar terancam bangkrutnya PT Pos Indonesia tidak benar, tetapi tetap harus menjadi perhatian khusus bagi Kementerian BUMN tentang perusahaan yang menjadi tonggak industri logistik di Indonesia ini, harus transparan dengan kondisi yang dialami perusahaan, jangan sampai menjadi bom waktu, kalau perusahaan sedang sakit sebaiknya akui saja,” ujar Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto.
Menurutnya, klarifikasi yang disampaikan PT Pos Indonesia yang meminjam dana di bank untuk modal kerja adalah bukti perusahaan dalam kondisi cukup memprihatinkan.
“Banyak perusahaan yang memang tengah berjuang di tengah era distrupsi digital, termasuk PT Pos Indonesia, sejauh mana perusahaan ini bertahan? Upaya apa saja yang sedang diupayakan? ini harus dijelaskan, semua ini untuk menyelamatkan perusahaan, lebih baik terbuka daripada ditutupi,” ujarnya.
6. Strategi Pos Indonesia
Direktur Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia Ihwan Sutardiyanta mengatakan, pihaknya akan mendorong ke arah digitalisasi. Ini untuk merespons perkembangan bisnis yang hampir semuanya mengarah ke digitalisasi.
“Era ke depan ya digitalisasi ya kalau layanan keuangannya ya pengembangannya digitalisasi untuk financial service yang kita punya,” ujarnya.
Konsep digitalisasi ini juga nantinya akan dilakukan pada pesan antar barang. Jasa pesan antar barang ini telah dilaunching lewat aplikasi Posgiro Mobile yang keberadaannya saat ini masih akan terus dikembangkan dan disempurnakan.
Posgiro Mobile merupakan platform digital berbasis rekening Giropos yang diberikan kepada pemilik rekening Giropos sehingga dapat mengakses layanan Giropos dan layanan keuangan pos lainnya secara mobile.
(Rani Hardjanti)