nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Iuran BPJS Kesehatan Resmi Naik

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Selasa 30 Juli 2019 20:36 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 07 30 320 2085647 iuran-bpjs-kesehatan-resmi-naik-Z1ARjIPEMh.jpg Foto: Iuran BPJS Kesehatan Naik (Okezone)

JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk menaikkan besaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal ini menyusul kinerja keuangan BPJS Kesehatan yang terus mengalami defisit dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 defisit diperkirakan mencapai Rp28 triliun.

 Baca Juga: Defisit BPJS Kesehatan Bisa Rp28 Triliun, Sri Mulyani Endus Adanya Kecurangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah tengah mengkaji besaran iuran yang akan ditetapkan kepada pengguna BPJS kesehatan berdasarkan tingkatan kelompoknya. Kajian ini akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bersama BPJS Kesehatan.

"Salah satu pondasi yang penting juga adanya keseimbangan antara berapa tarif yang harusnya dipungut untuk beberapa segmen masyarakat yang ikut BPJS Kesehatan," ujarnya ditemui di Kompleks BI, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

 Baca Juga: Sri Mulyani: Jangan Sampai 10 Tahun BPJS Kesehatan Bangkrut

Dia menjelaskan, dalam BPJS Kesehatan dibagi menjadi tiga kelompok yakni Faskes Tingkat I, II, dan III, di mana besaran iurannya harus dilihat berdasarkan profil risiko. Sebab ketiga tingkat faskes itu memang memiliki besaran iuran serta batasan manfaat yang berbeda-beda.

Sehingga peningkatan tarif iuran tersebut perlu disesuaikan dengan kemampuan membayar oleh setiap pengguna, juga manfaat yang diberikan.

"Karena kan ada kelompok ASN, TNI, Polri, ada kelompok swasta yang dihitung berdasarkan THP-nya, dan masyarakat umum yang berasal dari penerima gaji upah non tetap," katanya.

 BPJS Kesehatan

Dia menyatakan, sistem layanan BPJS Kesehatan memang perlu dilakukan perbaikan untuk menyeimbangkan antara iuran dan manfaat yang didapatkan. Sehingga, pengguna seluruh BPJS Kesehatan bisa patuh memenuhi kewajiban membayar iuran dan mendapatkan fasilitas sesuai dengan kemampuan masing-masing.

"Itu semua pekerjaan rumah yang harus ditetapkan Kementerian Kesahatan, BPJS Kesehatan, dengan juga peranan dari Kementerian Dalam Negeri, serta peran pemerintah daerah yang diminta untuk lebih aktif," jelasnya.

Menurutnya, dengan mengkaji kenaikan besaran iuran serta prosedur tiap tingkatan faskes BPJS Kesehatan, maka dapat mengurangi defisit keuangan.

"Jadi bagaimana bisa seimbangkan tarif iuran dan manfaat. Agar BPJS Kesehatan bisa memberikan manfaat yang maksimal tapi juga berkelanjutan dari sisi keuangannya. Tidak memunculkan situasi yang seperti sekarang ini," katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini