Korsel Desak Jepang Dinginkan Perselisihan Perdagangan
BANGKOK - Korea Selatan sedang menjajaki semua opsi dalam perselisihan perdagangan yang pahit dengan Jepang, termasuk membatalkan pakta berbagi intelijen, tetapi menginginkan periode pendinginan dengan Tokyo, seorang pejabat senior Korea Selatan mengatakan pada Sabtu (3/8).
Perselisihan perdagangan meningkat pada Jumat 2 Agustus 2019 ketika Jepang menghapus Korea Selatan dari daftar negara-negara perdagangan yang disukai, mendorong Seoul untuk memperingatkan bahwa pihaknya tidak akan dikalahkan lagi oleh tetangganya, meletakkan permusuhan waktu perang yang telah berlangsung beberapa dekade.
Baca juga: Ekspansi, Perusahaan Korea Butuh 1.000 Sarjana Kimia dari Indonesia
Korea Selatan dapat mempertimbangkan mencabut pakta berbagi informasi militer sebagai tindakan balasan, pandangan yang diajukan selama pertemuan menteri luar negeri trilateral dengan Amerika Serikat dan Jepang pada Jumat 2 Agustus 2019 di Bangkok, kata pejabat Korea Selatan itu.
Mengutip antaranews, Jakarta, Minggu (4/8/2019), perjanjian tersebut, Perjanjian Keamanan Umum Informasi Militer (GSOMIA), memfasilitasi pertemuan intelijen tiga arah dengan Washington, dan sangat penting bagi Korea Selatan dan Jepang dalam menangani ancaman nuklir dan rudal Korea Utara. Kesepakatan ini diperpanjang secara otomatis setiap tahun pada 24 Agustus.
Baca juga: Korsel Pertahankan Predikat sebagai Negara Paling Inovatif di Dunia
"GSOMIA memainkan peran yang cukup signifikan dalam kerja sama keamanan tiga arah," kata pejabat itu kepada wartawan di sela-sela forum keamanan regional di Bangkok.
"Kami telah menjelaskan bahwa untuk bagian kami, kami berada dalam situasi untuk meletakkan semua opsi di atas meja."
Perselisihan perdagangan telah meningkat sejak Jepang memberlakukan pembatasan pada bulan lalu atas ekspor ke Korea Selatan dari tiga bahan teknologi tinggi yang diperlukan untuk membuat chip memori dan panel display, mengancam rantai pasokan global.
Langkah itu dipandang sebagai tanggapan terhadap putusan pengadilan Korea Selatan tahun lalu yang memerintahkan perusahaan-perusahaan Jepang untuk mengkompensasi beberapa pekerja paksa masa perang mereka, meskipun Tokyo mengutip alasan keamanan yang tidak ditentukan.
