nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KKP Musnahkan 20 Alat Tangkap Benih Lobster

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Kamis 08 Agustus 2019 07:57 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 08 08 320 2089187 kkp-musnahkan-20-alat-tangkap-benih-lobster-vLyYWGmNtG.jpg Foto: KKP Musnahkan Alat Tangkap Benih Lobster

JAKARTA - Sejumlah 20 unit alat tangkap benih lobster milik nelayan Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur dimusnahkan oleh Pengawas Perikanan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Benoa, Bali, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada Rabu 7 Agustus 2019.

Pemusnahan yang dilaksanakan di Pantai Pancer, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Pangkalan PSDKP Benoa, Ndaru Ismiarto dan dihadiri Kasat Polair Polres Jember AKP Hari Pramuji serta perwakilan nelayan setempat.

 Baca Juga: Menteri Susi Ingatkan Tak Tangkap dan Jual Lobster Secara Ilegal, Ruginya Miliaran

Hal tersebut dilakukan setelah Pangkalan PSDKP Benoa bersama-sama Satpolair Polres Jember melaksanakan sosialiasi kepada nelayan setempat mengenai peraturan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster dari wilayah Negara Republik Indonesia.

 Alat Tangkap Benih Lobster

Setelah dilaksanakan sosialiasi, nelayan secara sukarela menyerahkan alat tangkap lobster kepada Pengawas Perikanan untuk dimusnahkan. Selain itu, nelayan juga menyatakan komitmen bersama untuk menggunakan alat tangkap yang tidak merusak sumber daya ikan.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal PSDKP, Agus Suherman menuturkan, upaya yang dilakukan tersebut merupakan komitmen Pengawas Perikanan KKP untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat nelayan terhadap peraturan yang berlaku serta untuk menjaga keberadaan dan ketersediaan populasi sumber daya Lobster di Indonesia.

 Baca Juga: Menteri Susi: Benih Lobster Tak Boleh Lagi Ditangkap!

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

“Dalam peraturan menteri tersebut diatur bahwa penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur dan berukuran panjang karapas di atas 8 cm atau berat di atas 200 gram per ekor,” jelas Agus dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (8/8/2019).

“Alat yang digunakan oleh nelayan Puger menangkap lobster yang dengan ukuran panjang karapas kurang dari 8 cm, dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

 Alat Tangkap Benih Lobster

Gencarkan Penggunaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan

Sementara itu, bertempat di Pelabuhan Perikanan Maringgai, Lampung Timur, Provinsi Lampung, Pengawas Perikanan Pangkalan PSDKP Jakarta terus melakukan sosialisasi untuk mendorong kapal-kapal nelayan Indonesia menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Pangkalan PDSKP Jakarta, Pung Nugroho Saksono tersebut didukung oleh Pangkalan TNI AL Lampung serta Polair Polres Maringgai Lampung Timur. Pada sosialisasi tersebut dilakukan pemasangan spanduk imbauan untuk meningkatkan kesadartahuan masyarakat tentang larangan penggunakan alat penangkapan ikan (API) yang merusak.

“Dengan upaya yang terus menerus dilakukan tersebut, saya berharap nelayan yang masih menggunakan alat tangkap merusak, secara sukarela segera berganti ke alat tangkap ramah lingkungan,” ungkap Agus.

Terkait dengan penggunaan API, KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri tersebut mengatur beberapa hal, salah satunya mengenai API yang mengganggu dan merusak.

Dalam Permen KP tersebut dijelaskan, API yang mengganggu dan merusak adalah API yang apabila dioperasikan dapat mengakibatkan kepunahan biota, kehancuran habitat, dan membahayakan keselamatan pengguna.

API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dilarang dioperasikan pada semua jalur penangkapan ikan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini