AUSTRALIA - Australia akan berupaya melarang sampah daur ulang untuk diekspor ke luar negeri, setelah adanya pertemuan para pemimpin lokal dan federal negara itu di Cairns, Queensland.
Larangan itu tak akan berlaku segera. Namun semua tingkat pemerintahan di sana memberi kesempatan bagi para menteri lingkungan untuk menentukan jangka waktu agar plastik, kertas, logam dan kaca dikeluarkan dari sistem limbah yang lebih luas.
 Baca juga: Bea Cukai Reekspor Kontainer Berisi Limbah Plastik ke Hongkong
Pekan lalu, Perdana Menteri Australia Scott Morrison memberi tahu rekan-rekannya, memeringatkan bahwa mereka harus berbuat lebih banyak untuk mengatasi meningkatnya jumlah sampah yang bisa didaur ulang, yang berakhir di tempat pembuangan akhir sampah (TPA) atau dikirim ke luar negeri.
 
Pada tahun keuangan terakhir, Australia mengekspor hampir 4,5 juta ton sampah ke luar negeri - terutama ke negara-negara Asia - dengan biaya sekitar USD2,8 miliar (atau setara Rp28 triliun) dari anggaran negara bagian dan teritori.
Mengutip ABC News, Jakarta, Sabtu (10/8/2019), Australia hanya mendaur ulang 12 persen plastik, dan sisanya masuk ke TPA.
Dalam beberapa bulan terakhir, negara-negara seperti China, Malaysia dan Indonesia telah berupaya melarang negara-negara maju untuk mengirim sampah yang terkontaminasi ke negara mereka.
 Baca juga: Aturan Impor Sampah Harus Diperketat
"Ini adalah sampah kita, dan ini adalah tanggung jawab kita," kata Morrison dalam konferensi pers pasca pertemuan tersebut.
"Itu sebabnya, saya pikir menetapkan arah yang jelas sebagai pemimpin - bahwa kami tak ingin melihat sampah ini pergi ke laut, bahwa kami tak ingin melihat ini masuk ke saluran air, dan kami akan melakukan segalanya untuk mencapai tujuan itu - adalah hasil yang sangat penting."
Perjanjian tersebut mencakup komitmen untuk memeriksa bagaimana Australia bisa membangun kapasitasnya untuk menghasilkan "komoditas daur ulang bernilai tinggi."
"Kami ingin melihat sampah bukan sebagai masalah tetapi sebagai peluang harta seseorang," kata Kepala Menteri Wilayah Utara Australia, Michael Gunner.
"Dan coba serta temukan pekerjaan sebanyak mungkin dalam cara kita menangani hal ini dan tantangan yang telah ditetapkan oleh Perdana Menteri kepada kita."
Follow Berita Okezone di Google News
