nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

PNS Kerja dari Rumah, Menpan RB: Bukan Berarti Tak Masuk Kantor

Taufik Fajar, Jurnalis · Rabu 14 Agustus 2019 14:08 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 08 14 320 2091773 pns-kerja-dari-rumah-menpan-rb-bukan-berarti-tak-masuk-kantor-x5w7Ooxez1.jpg Ilustrasi: Foto Okezone

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Pan-RB) Syafruddin memberikan penjelasan terkait wacana para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS bisa bekerja dari rumah.

"Itu bukan ASN tidak masuk kantor, itu adalah untuk memudahkan menyelesaikan pekerjaaan. Dan sekaligus bagi ASN-ASN yang berprestasi. Itu sudah dilakukan, oleh negara-negara maju. Jadi ASN yang punya prestasi diperbolehkan bekerja satu hari di rumah, tapi bekerja. Ini teknologi yang canggih bisa di mana saja. Bukan hanya dirumah, di mal setelah makan siang juga bisa," ujar dia di Gedung Kemenpan RB Jakarta, Rabu (14/8/2019).

 Baca Juga: Hanya PNS Berprestasi yang Boleh Kerja dari Rumah

Dia menuturkan, kerja di rumah bukan berarti kantor akan kosong dari para ASN. Contohnya, dirinya, kalau pulang bisa hingga pukul 21.00 WIB. "Tapi, saya jam 16.00 WIB pulang. Dan saya akan bawa pekerjaan itu ke rumah," kata dia.

Namun, lanjut dia, pihaknya tidak ingin ASN kerja di rumah itu seperti, pekerjaan startup. Karena budaya Indonesia berbeda dan fungsi kontrol belum akurat. Di mana ASN Indonesia berbeda dengan luar.

"Kalau ASN luar umumnya federal, fungsi kontrol ada di Gubernur, ada di federal, kita kesatuan Republik Indonesia, ASN terkontrol dari pusat ke daerah," jelas dia.

 Baca Juga: Kemenpan RB Wacanakan PNS Bisa Kerja di Rumah

Sebelumnya, pemerintah berencana untuk membuat suatu konsep agar Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa bekerja di luar kantor. Hal ini dilakukan untuk merespons perkembangan zaman yang mana hampir seluruh pekerjaan bisa dikerjakan tanpa harus ke kantor.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan, hal tersebut masih merupakan wacana. Penerapan ini perlu pendalaman lebih jauh yang mana saat ini masih terus dikaji oleh pihak BKN maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).

"Jangan buru-buru, ini membutuhkan pikiran luar biasa," ujarnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini