Menperin: Lewat Biodiesel RI Tak Perlu 'Mengemis' ke Negara Lain
JAKARTA - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai peningkatan konsumsi biodiesel dalam negeri melalui mandatori B30 pada 2020 dapat mempengaruhi harga minyak kelapa sawit (CPO) di pasar internasional.
"Dengan demand (kebutuhan) yang meningkat, kita tidak perlu lagi dalam tanda kutip mengemis ke negara lain untuk menaikkan harga CPO," kata Menteri Airlangga pada diskusi Kementerian Perindustrian di Jakarta, Selasa (20/8/2019).
Baca Juga: Impor Solar Turun 45% berkat B20
Menurut Airlangga, dengan terserapnya CPO untuk kebutuhan dalam negeri yang antara lain untuk biodiesel, petani kelapa sawit tidak perlu khawatir akan jatuhnya harga CPO di pasar internasional karena kelebihan produksi (over supply).
Airlangga menjelaskan dari total produksi sebesar 47 juta ton per tahun, penggunaan CPO terus meningkat, antara lain untuk energi sekitar 15%-20%, sisanya untuk produk hilir seperti pangan dan nonpangan.
Apalagi, lanjutnya, pasar di dalam negeri sedang berkembang pesat karena konsumsi produk pangan yang kian tumbuh. Selain itu, ada inisiatif kebijakan pemerintah tentang mandatori biodiesel PSO (Public Service Obligation) dan non-PSO sejak tahun 2016.
Baca Juga: Dipakai TNI hingga Freeport, Realisasi Penggunaan B20 Capai 97%
Dia menambahkan Kemenperin terus mengawal kebijakan mandatori biodiesel 20% (B20), yang akan ditingkatkan menjadi B30 pada awal 2020. Kemudian, diharapkan pada 2021-2022, komposisi penggunaan bahan bakar nabati akan ditingkatkan menjadi B50-B100.
Menurut dia, pelaksanaan kebijakan mandatori biodiesel telah membawa banyak manfaat, antara lain penghematan impor BBM diesel, pengurangan emisi, dan terbukti mampu menahan jatuhnya harga CPO internasional pada saat terjadi oversupply pada periode 2015-2016.
Pada tataran operasional, proses transisi implementasi mandatori B20 juga berjalan lancar karena koordinasi dan kompromi teknis antara industri produsen biodiesel FAME dan industri engine maker pengguna B20.
