nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Komisi VII Sepakati Volume Elpiji Bersubsidi 7,5 Juta Ton di 2020

Kamis 29 Agustus 2019 17:16 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 08 29 320 2098223 komisi-vii-sepakati-volume-elpiji-bersubsidi-7-5-juta-ton-di-2020-ocNoMsGACp.jpg Gas Elpiji 3 Kg. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Rapat Kerja Komisi VII DPR bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyepakati volume elpiji tabung 3 kg bersubsidi naik dari tujuh juta metrik ton menjadi 7,5 juta metrik ton.

Selain elpiji 3 kg, dalam raker disepakati pula asumsi dasar sektor ESDM lainnya yakni harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price/ICP) antara USD58-63 per barel, produksi siap jual (lifting) minyak 755 ribu barel per hari, lifting gas bumi 1,191 juta barel setara minyak per hari, subsidi minyak solar (gasoil 48) Rp1.500 per liter, subsidi listrik Rp62,21 triliun, dan biaya pengembalian (cost recovery) migas Rp8-10 triliun.

Baca Juga: Subsidi Mengalir ke Masyarakat Rp92,2 Triliun, Terbesar untuk BBM

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Kementerian ESDM, kenaikan besaran subsidi elpiji menjadi 7,5 juta ton merupakan upaya pemerintah meningkatkan ekonomi masyarakat menengah ke bawah.

Penggunaan gas elpiji 3 Kg

Pertimbangan lain karena saat ini harga impor elpiji terus menurun hingga setengah dari tahun sebelumnya.

"Di dalam hasil raker pada 20 Juni 2019 diputuskan subsidi elpiji sebesar tujuh juta ton, begitu juga dalam RAPBN 2020, tujuh juta ton. Kalau memang dibutuhkan 7,5 juta ya ditulis 7,5 juta, tidak ada masalah sebenarnya ini. Namun, kalau kita lihat realisasi subsidi elpiji itu tahun ini masih rendah sekali karena harga patokan Aramco (elpiji impor) itu turun terus. Turunnya itu tidak main-main hingga mencapai separuh harganya jika dibandingkan 2018. Misalnya Bapak tanya kami kalau mau ditambah menjadi 7,5 juta ton, ya silahkan," ujar Menteri ESDM Ignasius Jonan, dikutip dari Antaranews, Kamis (29/8/2019).

Baca Juga: Subsidi Energi Dipangkas, Harga BBM dan Elpiji 3 Kg Naik Tahun Depan?

Kesepakatan asumsi dasar sektor ESDM RAPBN 2020 tersebut akan dibahas lebih lanjut di Badan Anggaran DPR untuk kemudian disetujui menjadi Undang-Undang APBN pada sidang paripurna DPR.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini