Jika Iuran Tak Naik, Defisit BPJS Kesehatan Akan Melebar ke Rp77,9 Triliun
JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dinilai deficit akan melebar. Hal ini jika iuran peserta tidak dinaikan.
Menurut Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris, dari perhitungannya, defisit akan terus melonjak setiap tahunnya dan mencapai Rp77,9 triliun di 2024.
Baca juga: Pemerintah-DPR Matangkan Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
"Kalau enggak dilakukan upaya-upaya yang bersifat policy mixed, artinya dalam tingkatkan iuran. maka setiap tahun defisit ini akan semakin lebar," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi IX dan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (2/9/2019).
Dia memaparkan, pada tahun ini saja defisit diproyeksikan mencapai Rp32,8 triliun. Mengalami kenaikan dari proyeksi awal yang sebesar Rp28 triliun.
Baca juga: 6 Fakta di Balik Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
"Memang penghitungan awal proyeksi ini karena harapannya bauran kebijakan bisa berjalan di awal tahun 2019, tapi sampai saat ini kami sedang berproses untuk tindak lanjut audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," jelas dia.
Menurutnya, defisit itu pun akan membengkak jika kenaikan tarif tidak diberlakukan kedepannya. Berdasarkan penghitungan BPJS Kesehatan defisit tahun 2020 diperkirakan bisa mencapai Rp39,5 triliun, 2021 menjadi Rp50,1 triliun, 2022 menjadi Rp58,6 triliun, 2023 menjadi Rp67,3 triliun, bahkan di 2024 menjadi Rp77,9 triliun.
Baca juga: Segera Diteken Jokowi, Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai 1 September
"Itu kalau tidak dilakukan apapun dan berjalan seperti sebelumnya maka akan defisit sebesar tersebut. Sehingga harapannya dengan perbaikan fundamental iuran maka persoalan defisit bisa diselesaikan secara struktural," kata dia.
