nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pembentukan Holding BUMN Jawab Masalah Pangan RI?

Feby Novalius, Jurnalis · Rabu 04 September 2019 20:13 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 09 04 320 2100743 pembentukan-holding-bumn-jawab-masalah-pangan-ri-GIG99ZYIIn.jpg Stok Beras. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pembentukan Holding BUMN khusus pangan merupakan hal mendesak yang harus menjadi perhatian pemerintahan Jokowi –Ma’ruf Amin pada periode 2019-2024. Masalah pangan tak hanya menjadi persoalan ekonomi yang muncul setiap tahun, bahkan acap menjadi isu politik di masyarakat.

Baca Juga: Jasa Raharja Dikaji Jadi Induk Holding BUMN Asuransi

“Ketika ada masalah kelangkaan pangan, pemerintah kesulitan menugaskan BUMN karena sudah diambil alih oleh swasta atau asing. Kewenangan yang diberikan ke BUMN pun bersifat terbatas,” kata Direktur Utama PT Berdikari Eko Taufik Wibowo, dalam keterangannya, Rabu (4/9/2019).

Pertanian

Menurut Eko, dengan pembentukan Holding BUMN Pangan, pemerintah akan lebih bisa menjamin ketersediaan berbagai komoditas pangan untuk rakyatnya. Dengan menggabungkan beberapa BUMN yang selama ini bertugas memasok pasar dengan beragam komoditas pangan, Eko yakin rantai pasok mulai dari hulu hingga ke hilir akan lebih bisa diandalkan.

Baca Juga: Holding BUMN Infrastruktur dan Perumahan Tunggu Tinta Jokowi

Sehari sebelumnya, dalam acara Focus Group Discussin (FGD) yang diselenggarakan Masyarakat Profesional untuk Demokrasi (MPD), Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santoso menyajikan berbagai data yang menunjukkan masalah pangan ini memang merupakan hal yang krusial. Data yang disampaikan kementerian pun sering berbeda dengan data yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS) atau data hasil citra satelit.

“Data produksi padi, misalnya, bisa ada gap lebar antara BPS atau citra satelit dengan data kementerian,” paparnya.

Menurut Andreas, sepanjang 2004 - 2014, terdapat berbagai program pemerintah seperti subsidi benih dan pupuk, selain program swasembada beras, jagung, kedelai, dan gula. Namun pada saat yang sama, anggaran untuk pertanian dan pangan pun meningkat sebesar 611%.

Meski anggaran meningkat, jumlah rumah tangga petani justru menurun. Ini terjadi karena impor pangan juga meningkat, sehingga tidak menguntungkan petani. Impor pangan, terutama pada delapan jenis komoditas (beras, jagung, gandum, kedelai, gula tebu, ubi kayu, bawang putih dan kacang tanah), bahkan sudah mencapai 27,62 juta ton pada 2018.

“Kalau ditambah garam sebesar 3 juta ton maka total impor pangan kita sudah mencapai 30 juta ton. Jika ini dibagi 20% saja untuk BUMN, maka kinerja BUMN kita akan sehat,” ujar Andreas.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini