nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kini Ngurus KPR Bisa Pakai Tanda Tangan Digital

Taufik Fajar, Jurnalis · Rabu 04 September 2019 13:29 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 09 04 470 2100523 kini-ngurus-kpr-bisa-pakai-tanda-tangan-digital-gJxdUvlj1d.jpg Kini Ngurus KPR Bisa Tanda Tangan Digital (Foto: Okezone/Taufik)

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjalankan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mendigitalisasi sektor pertanahan.  Baca Juga: Keuntungan Urus Sertifikat Tanah Pakai Sistem Digital

Menteri ATR Sofyan Djalil, mengatakan bahwa tujuan layanan elektronik ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya mereka yang ingin mengurus Kredit Perumahan Rakyat (KPR).

"Dalam meningkatkan pelayanan tersebut, Kementerian ATR/BPN akan menggandeng Bank BTN, namun tidak menutup kemungkinan akan menggandeng sejumlah bank lainnya," ujar dia di Hotel Shangri-La Jakarta, Selasa (4/9/2019).

Penerapan layanan pertanahan berbasis elektronik, salah satunya adalah dengan menggunakan tanda tangan elektronik/digital signature.

 Baca Juga: Tak Lagi ke Kantor, Urus Sertifikat Tanah Pakai Sistem Digital

Tanda tangan elektronik dapat digunakan untuk memberikan persetujuan atau pengesahan suatu dokumen elektronik pertanahan, sehingga nantinya membuat kerja Kepala Kantor Pertanahan menjadi lebih mudah, ringan dan cepat.

"Untuk tahap awal, Kementerian ATR/BPN telah menunjuk 42 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai pilot project layanan pertanahan terintegrasi elektronik, kemudian akan berlaku secara nasional pada tahun depan," tutur dia.

Sementara itu, Plt Dirut Bank BTN Oni Febriarto Raharjo mengatakan bahwa Bank BTN mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dengan hadirnya layanan HT-el.

"Layanan ini mempercepat penyelesaian sertipikat Hak Tanggungan (HT). Sertipikat HT tersebut bisa mempercepat mekanisme lelang sehingga Bank BTN tidak perlu membentuk pencadangan (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai)," kata dia.

Penerapan layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) ini merupakan langkah awal Kementerian ATR/BPN menyiapkan Kantor Pertanahan berbasis e-office dan Zero Warkah.

Sekretaris Jenderal, Himawan Arief Sugoto mengatakan bahwa untuk mendukung hal itu, Kementerian ATR/BPN sedang menyiapkan sebagian besar layanan elektronik termasuk juga informasi tata ruang.

"Rancangan Undang-Undang Pertanahan kuncinya. Jika ini disahkan akhir September, maka Kantor Pertanahan kita sudah menuju e-office dan zero warkah," tutur dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini