nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bagaimana Nasib Pembentukan Holding BUMN Infrastruktur?

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 05 September 2019 13:34 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 09 05 320 2100974 bagaimana-nasib-pembentukan-holding-bumn-infrastruktur-9R24NW4asN.jpg Bagaimana Nasib Pembentukan Holding BUMN Infrastruktur (Foto: Okezone/Giri)

JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) membeberkan progres holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) infrastruktur. Pasalnya, banyak yang mempertanyakan mengenai holding BUMN infrastruktur karena terkesan jalan di tempat.

Padahal progres BUMN ini sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari. Bahkan, beberapa perusahaan BUMN infrastruktur seperti Jasa Marga hingga Waskita sudah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk masuk dalam holding.

 Baca Juga: Holding BUMN Infrastruktur dan Perumahan Tinggal Tunggu Jokowi

Rencananya holding BUMN infrastruktur akan terdiri dari enam perusahaan dengan PT Hutama Karya (Persero) sebagai pemimpinnya. Sedangkan para anggota holding antara lain PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Yodya Karya (Persero), dan PT Indra Karya (Persero).

Direktur Utama Hutama Karya (Persero) Bintang Perbowo mengatakan, saat ini proses menuju holding BUMN tinggal dua langkah lagi. Saat ini, draft aturan pembentukan holding infrastruktur sudah masuk ke meja Sekretariat Negara.

 Baca Juga: Holding BUMN Infrastruktur dan Perumahan Tunggu Tinta Jokowi

Setelah itu, nantinya draft aturan tersebut akan diserahkan oleh Presiden Joko Widodo untuk ditandatangani. Memang diakuinya, dirinya tidak bisa memprediksi kapan aturan mengenai holding ini akan disetujui oleh Presiden Jokowi sebab hal tersebut di luar kewenangan dari Perseroan.

“Semua prosesnya sudah di setneg tingfal mungkin ke Bapak Presiden (Jokowi) itu diluar kehendak kami,” ujarnya dalam acara Ngobras BUMN di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

 Holding BUMN Infrastruktur

Menurut Bintang, selama beberapa bulan ini sejak RUPSLB dilakukan pihaknya serius mempersiapkan pembentukan holding. Hanya saja memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menggabungkan perusahaan konstruksi milik negara ini.

Karena harus melewati berbagai macam mekanisme persetujuan. Pertama adalah harus berdasarkan persetujuan dari Kementerian BUMN sebagai induk.

 Holding BUMN Infrastruktur

Kemudian juga harus memiliki izin dari Kementerian Keuangan. Lalu pihaknya harus meminta izin kepada Kementerian PUPR sebagai yang memegang regulasi mengenai usaha jasa konstruksi di Tanah Air.

“Kami sudah mempersiapkan untuk holding sudah kami persiapkan baik di Kementerian BUMN maupun Kementerian Keuangan,” ucapnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini