nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Fakta-Fakta RUU Perpajakan ala Jokowi, Salah Satunya Incar Google Cs

Fakhri Rezy, Jurnalis · Minggu 08 September 2019 07:24 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 09 07 20 2101935 fakta-fakta-ruu-perpajakan-ala-jokowi-salah-satunya-incar-google-cs-rY95KxORgG.jpg Pajak (Shutterstock)

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk perkuat ekonomi sedang dipersiapkan. Pasalnya, RUU tersebut akan mengincar para perusahaan digital seperti Google Cs.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, RUU ini adalah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Dalam bentuk meningkatkan pendanaan investasi, menyesuaikan prinsip income perpajakan untuk wajib pajak orang pribadi, menggunakan azas teritorial, mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela.

Selain itu, lanjutnya, untuk menciptakan keadilan dalam iklim berusaha di dalam negeri, dan menempatkan berbagai fasilitas perpajakan di dalam satu perundang-undangan.

 Baca juga: Tingkatkan Kepatuhan WP, Intip Sanksi Administrasi Perpajakan yang Akan Direvisi

Oleh sebab itu, Jakarta, Minggu (8/9/2019), Okezone merangkum beberapa fakta mengenai rencana besar pajak tersebut. Berikut faktanya.

 Pajak

1. menyangkut pengaturan yang berhubungan dengan tarif pajak penghasilan

RUU ini nanti akan menyangkut tiga undang-undang yang bisa yang dalam hal ini akan terkoreksi atau terkena, yaitu Undang-Undang PPH (Pajak Penghasilan), Undang-Undang PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dan Undang-Undang KUP (Ketentuan Umum Perpajakan).

Pemerintah akan memberikan penurunan PPh untuk perusahaan yang go public di bawah tarif.

 Baca juga: Diskon Pajak, Duit Rp87 Triliun Tak Masuk Kantong Negara

Sri Mulyani mengatakan, PPh yang sudah turun tersebut 3% di bawahnya, sehingga kalau mencapai 20%, akan bisa mencapai 17%.

“Ini sama dengan PPH di Singapura. Dan ini terutama untuk go public baru yang akan masuk ke bursa sehingga mereka bisa mendapatkan insentif. Kita berikan 3% lebih rendah dari tarif normal untuk 5 tahun," ujarnya.

2. RUU ini nantinya menghapuskan PPH atas dividen dari dalam negeri dan dari luar negeri

menurut Menkeu, dividen yang berasal dari dalam negeri dan dari luar negeri yang diterima oleh PPH badan, kalau dia memiliki saham di atas 25% memang tidak dikenakan PPH. Namun kalau dia memiliki saham di bawah 25% dikenakan PPH normal, yaitu 25% tarif yang sekarang, dan untuk wajib pajak orang pribadi yang mendapatkan dividen juga dikenakan PPH final 10 persen.

 Baca juga: Pemerintah Atur Penanaman Modal dari Investasi Dividen

“Di dalam RUU ini kami akan menyampaikan semua pajak PPH dividen ini dihapuskan apabila deviden itu ditanamkan di dalam investasi di Indonesia," ujarnya.

3. PPH wajib pajak orang pribadi akan diterapkan perubahan rezim perpajakan dari world wide menjadi teritorial

Artinya, warga negara Indonesia maupun warga negara asing akan menjadi wajib pajak di Indonesia tergantung dari berapa lama tinggal di Indonesia, yaitu cut of date-nya 183 hari, dan terhadap subjek pajak tersebut akan dikenakan rezim pajak teritorial.

4. RUU ini bertujuan untuk para wajib pajak lebih complay atau patuh dengan secara lebih mudah

adi RUU ini bukan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tanpa merasa terbebani terhadap kepatuhan. Ada beberapa hal yang mengurangi keringanan dari sanksi.

 Baca juga: PPh Badan Dipangkas 20% Dimulai 2021

“Jadi kalau wajib pajak yang selama ini melakukan pembetulan SPT, baik itu SPT tahunan maupun SPT masa dan kemudian mereka mengalami kurang bayar dan oleh karena itu mereka melakukan pembetulan, mereka selama ini dikenakan sanksi 2% per bulan dari pajak yang kurang bayar tadi. Di dalam RUU ini, kami menurunkan sanksinya per bulan menjadi prorata yaitu suku bunga acuan yang ada di pasar + 5%,” jelas Menkeu.

 Pajak

Dirinya menambahkan, prorata itu artinya tergantung berapa lama mereka berapa panjang, berapa lama kekurangan bayar. Kalau dia hanya 2 bulan ya berarti 2 bulan per 12 dikalikan suku bunga pasar + 5%.

 Baca juga: Pangkas Pajak Perusahaan Cs, Sri Mulyani: Filosofinya untuk Ekonomi Indonesia Kompetitif

5. pemerintah juga memberikan relaksasi terhadap hak untuk mengkreditkan pajak masukan

Relaksasi tersebut terutama bagi perusahaan kena pajak yang selama ini barang yang dihasilkan tidak dikukuhkan sebagai objek pajak dan oleh karena itu mereka sekarang boleh mengkreditkan.

“Jadi berbagai pajak masukan yang selama ini tidak bisa dikreditkan, di dalam RUU ini sekarang bisa dikreditkan. Dikreditkan ini artinya artinya dia boleh diklaim untuk mengurangi pembayaran kewajiban pajaknya,” kata Menkeu.

6. RUU ini kita akan menempatkan seluruh fasilitas-fasilitas insentif perpajakan di dalam satu bagian

Pemerintah akan menyatukan insentif perpajakan, seperti tax holiday, super deduction, fasilitas PPH untuk kawasan ekonomi khusus, dan PPH untuk surat berharga nasional di pasar internasional.

“Ini semuanya akan dimasukkan di dalam RUU ini, sehingga dia memiliki landasan hukum dan konsistensi dari landasan hukumnya di satu peraturan. Kita tidak mengambil dari peraturan-peraturan yang lain, seperti undang-undang investasi, dan yang lain-lain. Tapi kita masukkan dalam undang-undang perpajakan ini,” tegas Menkeu.

7. Pemerintah akan menetapkan bahwa perusahaan digital sekarang bisa memungut, menyetor dan melaporkan PPN

Selama ini, menurut Menkeu, perusahaan-perusahaan tersebut tidak bisa dikukuhkan sebagai subjek pajak luar negeri yang bisa melakukan pemungutan pajak yang kemudian disetor, namanya subjek pajak luar negeri.

“Ini tujuannya adalah supaya tidak terjadi penghindaran pajak dari perusahaan-perusahaan internasional dari kewajiban PPn-nya yang mereka bisa pungut karena mereka tahu siapa-siapa yang berapa jumlah volume kegiatan ekonominya. Tarifnya PPn masih sama dengan undang-undang PPn selama ini yaitu 10%,” terang Sri.

 Pajak

Dengan undang-undang ini, menurut Menkeu, pemerintah akan menetapkan bahwa perusahaan digital terutama di internasional seperti Google, Amazon, Netflix sekarang bisa memungut, menyetor dan melaporkan PPn.

8. Perusahaan digital harus ada di wilayah teritori Indonesia, baru mereka bisa diberikan badan usaha tetap atau permanent establishment

Ini ada di dalam komunike dari pertemuan G20 terakhir dan sudah dilakukan di dalam laporan OECD terhadap negara-negara anggota OECD, bahwa dengan adanya ekonomi digital ini sekarang bentuk usaha tetap/badan usaha tetap atau yang disebut permanent establishment selama ini didasarkan pada kehadiran fisik.

Di dalam RUU ini sesuai dengan fenomena yang sekarang sudah dikenal mengenai ekonomi yang sifatnya digital across border maka definisi dari badan usaha tetap tidak lagi didasarkan pada kehadiran fisik. Jadi walaupun mereka tidak punya kantor cabang di Indonesia tapi kewajiban pajaknya tetap ada.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini