nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

PNS Koruptor Masih Belum Dipecat, Daerah Ini Ngadu ke BKN

Dani Jumadil Akhir, Jurnalis · Rabu 18 September 2019 10:08 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 09 18 320 2106228 pns-koruptor-masih-belum-dipecat-daerah-ini-ngadu-ke-bkn-RkqBwKHAHA.jpg PNS Koruptor Masih Belum Dipecat (Foto: Ist)

JAKARTA - Ada sejumlah permasalahan kepegawaian seperti pemberhentian PNS karena tersangkut tindak pidana korupsi (tipikor), penjatuhan sanksi disiplin bagi PNS yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, sampai dengan penerapan sistem penilaian kinerja ASN menjadi topik pembahasan yang dikonsultasikan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

 Baca Juga: Pemerintah Diminta Tegas Pecat PNS Koruptor

Asisten III Pemkab Kutai Kartanegara Irfan mengatakan adapun tujuan pertemuan dilakukan untuk berkonsultasi tentang penyikapan terhadap PNS di Pemkab Kutai Kartanegara yang tersangkut masalah tipikor dan disiplin, sekaligus menanyakan perihal sistem penilaian kinerja ASN yang sudah diterapkan di BKN.

Irfan juga menyebutkan bahwa sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Detikdispen perihal konsinyering data PNS Tipikor Berkekuatan Hukum tetap (BHT) terkena Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang beberapa waktu lalu dihimpun oleh BKN sebagai tindak lanjut penuntasan PNS Tipikor PTDH.

 Baca Juga: Tak Mau Pecat PNS Koruptor, PPK Disanksi

“Ada sejumlah PNS di Pemkab Kutai Kartanegara yang terlibat Tipikor dan sudah dijatuhi sanksi PTDH. Namun beberapa dari PNS tersebut mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), langkah penyikapan terhadap hal ini yang perlu kami konsultasikan ke BKN,” kata Irfan seperti dilansir situs resmi BKN, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

 PHK

Menanggapi hal itu, Asisten Set Bapek Andi Anto menyampaikan bahwa Bapek hanya memiliki kewenangan memeriksa PNS yang diberikan penjatuhan sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 dan mengajukan banding administratif ke Bapek.

Sementara Direktur Detikdispen Hardianawati menjelaskan kembali tentang latar belakang penelusuran PNS Tipikor dan proses pemberian PTDH yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu upayanya dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara BKN, KemenPANRB, dan Kemendagri untuk mempercepat penerbitan SK PTDH bagi PNS Tipikor BHT.

Pertemuan tersebut diterima oleh beberapa unit kerja teknis di BKN seperti Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek), Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode etik, Disiplin, dan Pemberhentian (Detikdispen), dan Direktorat Pembinaan Manajemen Kepegawaian yang berlangsung di Kantor Pusat BKN Jakarta.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini