nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

6 Fakta Pengesahan UU APBN 2020 di Tengah Panasnya Situasi Demo

Adhyasta Dirgantara, Jurnalis · Sabtu 28 September 2019 08:19 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 09 27 20 2110115 6-fakta-pengesahan-uu-apbn-2020-di-tengah-panasnya-situasi-demo-SLwkJnNcDs.jpg APBN (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 telah diresmikan menjadi Undang-Undang (UU). Penyetujuan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam Rapat Paripurna.

"Apakah pembicaraan pengambilan keputusan RUU APBN 2020 dapat disetujui menjadi UU?," tanya Fahri kepada anggota DPR RI dalam rapat di Gedung DPR RI, Jakarta.

"Setuju," sahut anggota DPR, yang dilanjutkan pengetokan palu sidang oleh Fahri sebagai bentuk pengesahan.

Baca Juga: Anggaran Kartu Sembako Rp28,1 Triliun, Orang Miskin Dapat Rp150.000/Bulan

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui postur RUU RAPBN 2020. "Dengan ini dari draf RUU APBN Tahun 2020 telah disetujui, dan selanjutnya dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU," ujar Ketua Banggar Kahar Muzakir di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Jakarta.

Dengan demikian, maka terjadi beberapa perubahan dalam APBN 2020. Mau tahu apa saja dan berapa besarannya? Simak fakta-fakta menariknya:

1. Disahkan di tengah-tengah demo

Kita semua tahu bahwa demo mahasiswa dilakukan pada 24 September 2019. Kebetulan, di hari yang sama DPR RI melaksanakan Rapat Paripurna untuk mengesahkan RUU RAPBN 2020.

Baca Juga: Curhat Sri Mulyani ke DPR: APBN 2020 Dihadapkan Dinamika Global hingga Geopolitik

Rapat tersebut dimulai pada pukul 14.30 WIB. Di jam yang sama, mahasiswa sebenarnya sudah ramai menunggu di luar Gedung DPR RI, Senayan untuk menyampaikan aspirasinya.

2. Hanya 288 anggota yang hadir

Pembahasan APBN 2020 masuk dalam agenda ketiga dari Rapat Paripurna yang mulai dibahas sejak pukul 14.30 WIB. Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah tersebut, meski bangku di ruang rapat nampak kosong, namun tercatat daftar kehadiran ditandatangani oleh 288 anggota DPR RI.

Seharusnya, ada 560 anggota dari 10 fraksi yang menghadiri rapat pengesahan tersebut. Itu artinya, sebanyak 272 anggota DPR RI mangkir dari rapat.

3. Perubahan asumsi makro hingga minyak bumi

Pada asumsi makro terjadi perubahan harga minyak mentah Indonesia (ICP) menjadi USD63 per barel dari sebelumnya USD65 per barel. Kemudian lifting minyak bumi menjadi 755 ribu barel per hari dari semula 734 ribu barel per hari.

Namun untuk asumsi makro lainnya tidak mengalami perubahan. Pertumbuhan ekonomi tetap ditargetkan mencapai 5,3% dan inflasi 3,1%. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS diperkirakan Rp14.400 per USD, serta lifting gas bumi mencapai 1,19 juta barel setara minyak per hari.

Dengan perubahan asumsi makro yang optimistis tersebut tersebut, maka terjadi perubahan pada pendapatan dan pengeluaran negara yang mengalami kenaikan Rp11,6 triliun.

Baca Juga: RUU APBN 2020 Disahkan Jadi UU di Tengah Aksi Demo

4. Anggaran pendapatan dan belanja naik

Tahun depan pendapatan ditargetkan sebesar Rp2.233,2 triliun, mengalami kenaikan dari usulan awal sebesar Rp2.221,5. Lalu, belanja negara menjadi Rp2.540,4 triliun dari usulan awal Rp2.528,8 triliun.

Kesamaan kenaikan antara pendapatan dan belanja negara tersebut, maka tidak terjadi perubahan dalam target defisit anggaran.

"Kami menilai penetapan indikator tersebut cukup realistis meskipun dinamika global yang tinggi masih akan terus menciptakan ketidakpastian bagi asumsi di atas," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

5. Tetap ada defisit

Defisit ditargetkan sebesar Rp307,2 triliun atau setara 1,76% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pembiayaan defisit APBN 2020 akan bersumber dari pembiayaan utang Rp351,9 triliun, pembiayaan investasi negatif Rp74,2 triliun, pemberian pinjaman Rp5,1 triliun, kewajiban penjaminan negatif Rp600 miliar, dan pembiayaan lainnya Rp25 triliun.

6. Rincian pendapatan dan belanja

Pendapatan negara sebesar Rp2.233,2 triliun. Terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1,865,7 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp366,9 triliun, serta penerimaan hibah sebesar Rp500 miliar.

Belanja negara sebesar Rp2.540,4 triliun. Terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.683,5 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp856,9 triliun.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini