JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, selama proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, pemerintah dihadapkan dengan dinamika perekonomian dan geopolitik global yang sangat tinggi. Hal itu disampaikannya kepada DPR dalam Rapat Paripurna mengenai UU APBN 2020.
Baca Juga: RUU APBN 2020 Disahkan Jadi UU di Tengah Aksi Demo
Dia menjelaskan, APBN 2020 disusun ketika meningkatnya ketidakpastian perang dagang yang berlarut-larut dan eskalatif antara Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai dua ekonomi terbesar dunia. Sehingga menimbulkan ketidakpastian ekonomi global yang semakin sulit diprediksi.
"Kondisi ini berdampak pada perlambatan ekonomi di banyak negara di dunia dan ketidakpastian harga komoditas yang cenderung melemah," ujar Sri Mulyani kepada anggota DPR RI dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (24/9/2019).
Sementara itu, kondisi geopolitik juga bergejolak di kawasan Asia dan Timur Tengah. Kondisi ini semakin membebani tekanan pada ekonomi global yang tengah melemah.
Baca Juga: Dibawa ke Rapat Paripurna, Besok APBN 2020 Disahkan Jadi Undang-Undang
Oleh sebab itu, lanjut Sri Mulyani, dalam menghadapi ancaman pelemahan ekonomi dan dinamika global tersebut peranan APBN sebagai instrumen counter cyclical menjadi sangat penting. Seperti yang dilakukan pada tahun 2019, APBN diposisikan sebagai instrumen stimulus perekonomian melalui kebijakan belanja dan insentif fiskal bagi kegiatan dunia usaha, melanjutkan pemerataan pembangunan, serta memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat.
Tak hanya itu, pelonggaran fiskal secara terukur juga diperlukan untuk menetralisir pengaruh perlemahan global dan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tahun 2019.
