Meski sudah mulai dioperasikan, Hanif mengakui masih ada dinas ketenagakerjaan (disnaker) di sejumlah daerah yang belum terintergrasi dengan Sisnaker. Pihaknya pun akan terus mendorong pembinaan sehingga seluruh data dan layanan di daerah bisa terhubung dengan pusat.
"Sebagian daerah masih ada yang perlu dilakukan pembinaan peningkatan kualitas sistem daerah, kan di daerah itu sistemnya ada yang sudah bagus dan ada kurang," jelas dia.
Baca juga: Viral Kecanggihan Robot Kalahkan Tukang Kayu
Dengan adanya sistem terpadu ini, diharapkan duplikasi (redundancy) Iayanan maupun data yang selama ini turut menjadi hambatan investasi dapat teratasi. Dengan demikian, Sisnaker akan mampu mendukung kebijakan pemerintah dengan satu data ketenagakerjaan secara online dan real-time.
Selain berimplikasi pada efektivitas dan efisiensi pelayanan yang ada, Sisnaker juga diharapkan mampu meningkatkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia sebagai satu kesatuan pasar kerja nasional.
"Hal ini dibutuhkan karena penyelesaian masalah ketenagakerjaan hanya bisa dilakukan dengan sinergitas seluruh stakeholders," kata dia.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)