Masih Pakai Kapal Kayu, Begini Sulitnya Angkut BBM di Natuna

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 30 September 2019 08:35 WIB
https: img.okezone.com content 2019 09 30 320 2110866 masih-pakai-kapal-kayu-begini-sulitnya-angkut-bbm-di-natuna-8stTIVomSr.jpg Kepala BPH Fanshurullah Asa. (Foto: Okezone.com/Dok. BPH Migas)

JAKARTA - Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan, program BBM Satu Harga bertujuan menjamin ketersediaan dan distribusi BBM yang adil dalam distribusi dan harga.

“Saat ini, sudah diwujudkan di 170 lokasi BBM Satu Harga, di mana pada akhir Oktober akan selesai semua,” ujar Fhansurullah dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (30/9/2019).

Menurut Fhansurullah, Kementerian ESDM melalui BPH Migas sudah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan BBM Satu Harga di 512 unit lokasi kecamatan terdepan, tertinggal, dan terpencil (3T) hingga tahun 2024.

Baca Juga: BBM Satu Harga Berlanjut hingga 2024, Ditargetkan Capai 500 Titik

Sementara itu, Bupati Natuna Hamid Rizal mengatakan, penerapan BBM Satu Harga sudah berjalan dengan baik di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna.

"Baik di Pulau Natuna maupun di pulau-pulau lainnya, BBM sudah satu harga semua,” katanya.

Meski demikian, Hamid Rizal mengatakan pihaknya masih menemui kendala terkait alat transportasi untuk mengangkut BBM ke pulau-pulau di wilayah Kabupaten Natuna.

BBM

"Kendalanya, kami masih menggunakan kapal kayu untuk mengangkut BBM, sehingga aspek keamanannya kurang terjamin. Seharusnya menggunakan kapal besi,” ungkapnya.

Hamid Rizal menjelaskan, BBM Satu Harga dapat diterapkan di Kabupaten Natuna lantaran biaya distribusinya disubsidi oleh Pertamina. Untuk itu, Pemkab Natuna akan terus mengawasi penjualan BBM di Natuna agar tetap satu harga sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Baca Juga: 170 BBM Satu Harga Ditargetkan Tuntas Tahun Ini

"BBM Satu Harga ini sangat membantu masyarakat Natuna, terutama para nelayan. Sehingga, beban nelayan untuk melaut tidak terlalu berat," ujar Hamid Rizal.

Dia mengungkapkan hasil tangkapan ikan para nelayan di Natuna juga sudah ditampung oleh salah satu BUMN di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sehingga harga ikan relatif bagus.

"Sekarang kesejahteraan nelayan di Kabupaten Natuna sudah meningkat," katanya.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut, kata Hamid, juga terlihat dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna yang melampaui pertumbuhan ekonomi secara nasional.

"Sekarang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna mencapai 5,8% Angka ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,3%," jelasnya.

Selain pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, Kabupaten Natuna mencatat APBD kabupaten terbesar di Provinsi Kepri. Untuk tahun 2018, APBD Natuna mencapai Rp1,2 triliun dan APBD Natuna 2019 mencapai Rp1,3 triliun.

"Selain sektor migas dan perikanan, kami juga sedang menggali potensi pendapatan daerah dari sektor pariwisata," ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini