Dulu Daerah Rawan, Kini Pembangunan di Perbatasan Dikebut

Dani Jumadil Akhir, Jurnalis · Senin 30 September 2019 14:43 WIB
https: img.okezone.com content 2019 09 30 470 2111032 dulu-daerah-rawan-kini-pembangunan-di-perbatasan-dikebut-4MBmUW8u4n.jpg Dulu Daerah Rawan, Kini Pembangunan Perbatasan Dikebut (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pemerintah merubah paradigma dalam menjaga dan mengamankan daerah perbatasan. Jika sebelum ini, pemerintah memandang daerah perbatasan sebagai daerah rawan yang harus dijaga.

Maka setelah lahir Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan sesuai Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi), pembangunan di pinggiran dipacu lebih cepat. Demikian disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Perbatasan (BNPP)

 Baca Juga: Intip Progres Proyek Jalan Perbatasan di Kalimantan 1.920 Km

Perubahan paradigma itu, lanjut Suhajar, juga berpengaruh dalam melaksanakan fungsi Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yang selama ini lebih banyak berfungsi untuk keamanan.

“Tugas PLBN kini ialah membuka keterpencilan dan keterisolasian di batas negara, membangun infrastruktur pelayanan dasar di batas negara, menjamin infrastruktur pelayanan pemerintah terlaksana dengan baik, dan mengkoordinasi kapasitas rakyat di batas negara agar punya daya saing,” ungkap Suhajar seperti dilansir setkab, Jakarta, Senin (30/9/2019).

 Baca Juga: Presiden Jokowi Teken Aturan Perdagangan Perbatasan

Suhajar berharap pejabat Humas dari Kementerian dan Lembaga (K/L) dapat membantu BNPP.

"Kelemahannya ada di publikasi, makanya saya mendorong Humas BNPP, bagaimana memberitakan ini dengan segera agar tidak lambat sampai ke masyarakat,” tambah Suhajar.

 Kawasan Perbatasan

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini