nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mau Dipangkas Jokowi, Ada 440.000 PNS Eselon III-V

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 21 Oktober 2019 17:54 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 10 21 320 2119794 mau-dipangkas-jokowi-ada-440-000-eselon-eselon-iii-v-9tdlS0INMo.jpg Ilustrasi Pegawai Negeri Sipil. (Foto: Okezone.com/Setkab)

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyambut positif wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memangkas jabatan pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi eselon II. Karena hal tersebut bisa memberikan efisiensi pada birokrasi secara keseluruhan.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan mengatakan, saat ini saja jabatan PNS di pemerintahan sampai pada tingkat eselon V. Adapun jumlah pejabat dari eselon III, IV dan V mencapai 440.000 orang.

Baca Juga: Fakta Terkini Seleksi CPNS 2019, Nomor 4 Jangan Sampai Terlewatkan

“Kalau jumlah eselon III,IV,V di seluruh Indonesia ada sekitar 440.000. Ada beberapa instaansi yang masih punya eselon V loh,” ujarnya saat dihubungi Okezone, Senin (21/10/2019).

Menurut Ridwan, memang masih ada beberapa intansi yang memiliki pejabat eselon V. Misalnya kepala bagian tata usaha di Sekolah Menegah Atas (SMA) dan Sekolah Menegah Pratama (SMP).

Pelantikan Presiden Jokowi

Memang menurut Ridwan, jam eselon V di SMP ataupun SMA masih diperlukan untuk tanda tangan sebagai penanggung jawab pencairan gaji pegawai. Karena tanpa Kabag TU, maka gaji pegawai tidak mungkin bisa dicairkan kepada guru-guru.

Baca Juga: Jelang CPNS 2019, BKN Gaet 4 Kementerian untuk Integrasi Data Pelamar

“Di mana ya yang teknis instansi daerah TU SMP-SMA masih ada eselon V karena dia harus tanda tangan gaji sebagainya mungkin jumlahnya enggak banyak tidak bisa dong guru menandatangani gaji atau guru yang lain enggak mungkin. Tapi yang tidak melayani publik langsung kemungkinn masih bisa,” jelasnya.

Ridwan menjelaskan, menambahkan pihaknya siap untuk menjalankan aturan tersebut. Apalagi tujuan dari pengurangan pejabat eselon ini adalah untuk efektivitas.

“Belum dong kan Menteri PANRB belum tau siapa jadi belum ada arahan mengenai hal tersebut. Prinsipnya BKN sepanjang untuk meningkatkan efektivitas birokrasi kami akan menempuh upaya upaya apapun,” jelasnya.

Hanya saja menurutnya, keputusan tersebut tidak bisa langsung dijalankan saat ini juga. Karena menurutnya, perlu adanya kepastian terlebih dahulu Menteri PanRB yang akan membantu Presiden Jokowi di periode kedua kni.

“Tapi saya gabisa ngomong secara detil lagi prinsipnya BKN mendukung efektifitas birokrasi,” ucapnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini