nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemburu Pajak Netflix Tak Hanya Sri Mulyani, Juga Australia dan Singapura

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Selasa 29 Oktober 2019 18:20 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 10 29 20 2123274 pemburu-pajak-netflix-tak-hanya-sri-mulyani-juga-australia-dan-singapura-PdUF5de7me.jpg Sri Mulyani (Foto: Okezone.com/Yohana Artha Uly)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah akan terus mengejar pengenaan pajak pada perusahaan digital raksasa berbasis internet (over the top/OTT), salah satunya Netflix. Mengingat banyaknya penduduk Indonesia yang menggunakan layanan streaming Netflix.

Dia mengatakan, pengenaan pajak bagi perusahaan digital memang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Indonesia. Lantaran dalam undang-undang diatur jika pajak hanya bisa diambil dari perusahaan yang memiliki bangunan secara fisik atau Bentuk Usaha Tetap (BUT).

 Baca juga: Harga Saham Netflix Naik 8%, Kapitalisasi Pasar Tembus USD100 Miliar

"Jadi pasti kami akan bersungguh-sungguh dengan melihat volume aktivitasnya di sini meskipun belum ada undang-undangnya. Kami akan cari cara untuk tetap mendapatkan hak perpajakan kita," ungkapnya saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (29/10/2019).

 Netflix

Dia menyatakan, sejumlah negara sudah menerapkan pajak digital, khususnya pada Netflix. Istilah 'Netflix Tax' pun mulai dikenal sebagai penyebutan pajak untuk perusahaan digital yang menyediakan layanan streaming.

 Baca juga: Bos Netflix Sumbang USD100 Juta untuk Pendidikan

"Seperti Australia dan Singapura mereka sudah menetapkan untuk mengambil pajak dari Netflix," katanya.

Oleh sebab itu, lanjut dia, untuk semakin memperkuat upaya pemerintah untuk mendapatkan potensi pajak dari Netflix, pemerintah tengah menyusun rancangan undang-undang (RUU) yang menggantikan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

Dalam aturan baru yang diusulkan tersebut akan mengakomodir semua UU pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga Ketentuan Umum Perpajakaan (KUP). Di mana konsep pengenaan pajak tidak harsu berbentuk BUT, tetapi berdasarkan aktivitas bisnisnya di Indonesia.

"Oleh karena itu di dalam undang-undang yang kami usulkan, bahwa konsep mengenai ekonomi digital tidak memiliki BUT atau permanent establishment tapi aktivitasnya banyak di Indonesia, maka mereka memiliki kehadiran ekonomis yang signifikan atau economy present yang signifikan. Oleh karena itu, mereka wajib untuk membayar pajak," jelas dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini