JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyambut positif keinginan pemerintah mengajak swasta berpartisipasi dalam pembangunan jalan tol. Apalagi pemerintah menargetkan 5.200 kilometer jalan tol terbangun hingga 2024.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa mengatakan, keterlibatan swasta untuk pembangunan jalan tol memang masih menyimpan berbagai macam kendala. Salah satu contohnya belum tepatnya data survei lalu lintas harian rata-rata (LHR).
Baca Juga: Bangun 5.200 Km Tol Baru, Kepala BPJT: We Need The New Player
Selama ini, pemerintah tidak bisa menjamin LHR. Padahal LHR menjadi risiko dari pelaku usaha yang harus ditanggung sendiri.
"Banyak kendala, yang terjadi adalah pengusaha tol pada saat membuat proyeksi atau perencanaan LHR (lalu lintas harian rata-rata), selalu meleset," ujarnya dalam sebuah diskusi di Menara Kadin, Selasa (29/10/2019).
Oleh karenanya, para pengusaha mendorong agar pemerintah mampu memberikan kepastian kepada pelaku usaha. Sehingga menurutnya, para pelaku saja juga nyaman ketika ingin investasi pembangunan jalan tol.
Baca Juga: Kementerian PUPR Bangun 5.200 Km Jalan Tol hingga 2024
Erwin juga menyebut jika pemerintah bisa mencontoh sektor lain untuk mengajak swasta ikut investasi. Misalnya pada sektor energi untuk penjualan listrik PLN yang diberikan kepastian
Dengan demikian, pengusaha tidak akan khawatir tol yang telah dibangun kemudian tak mencetak untung. Sebab, ada jaminan dari pemerintah meski kelak tol tersebut sepi pengguna.
"Di PLN misalnya, infrastruktur listrik, kalau kita jual listrik ada jaminan, ada suatu kepastian PLN mengambil walaupun permintaan masyarakat rendah. Begitu juga Pertamina, kalau kita punya tangki gas atau minyak, ada jaminan," jelasnya.