nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Fakta-Fakta Gencarnya Pemerintah Mengejar Pajak Netflix

Rizqa Leony Putri , Jurnalis · Senin 04 November 2019 08:06 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 11 03 20 2125214 fakta-fakta-gencarnya-pemerintah-mengejar-pajak-netflix-Y5oR6BCuyh.jpg Netflix (reuters)

JAKARTA - Pemerintah Indonesia sedang menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perpajakan dan Fasilitas Perpajakan. Hal tersebut dimaksudkan agar perusahaan digital internasional dapat menjadi subjek pajak di Indonesia.

Rencananya, pemerintah akan menghitung kewajiban pajak berdasarkan volume kegiatan bisnisnya di Indonesia, bukan berdasarkan bentukan perusahaan tetap. Pengenaan pajak bagi ini akan dilakukan dengan pendekatan yang ada di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Berikut fakta-fakta seputar pajak Netflix seperti dirangkum Okezone, Senin (4/11/2019):

 Baca juga: Pemburu Pajak Netflix Tak Hanya Sri Mulyani, Juga Australia dan Singapura

1. UU Dibuat Agar Tak Ada Penghindaran Pajak

Selama ini, perusahaan digital internasional seperti Amazon, Google, Netflix dan lainnya itu tidak bisa dikukuhkan sebagai subjek pajak luar negeri yang bisa menyetorkan pajak kepada pemerintah. Akan tetapi, dengan UU ini pemerintah menetapkan perusahaan digital internasional bisa memungut dan menyetor dan melaporkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

 Netflix

Tujuan dari penerapan aturan tersebut adalah agar tidak terjadi penghindaran pajak dari perusahaan internasional. "Pajak yang bisa mereka pungut tarifnya sama yaitu PPN 10%," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani.

 Baca juga: Netflix Rilis Teaser Stranger Things 4

2. Dorong Perusahan Untuk 'Across Border'

Penerapan aturan tersebut juga sesuai dengan Komunike Pertemuan G20 dan laporan OECD. Dengan adanya ekonomi digital, maka suatu badan usaha tetap (BUT) atau "permanent establishment" yang selama ini didasarkan kehadiran fisik wilayah di teritorial Indonesia baru sudah berubah definisinya.

"Perusahaan tidak harus di Indonesia tapi dapat banyak sekali penerimaan mereka di Indonesia meski mereka tidak punya badan usaha tetap di Indonesia, dalam RUU ini seperti fenomena digital accross border ini maka badan usaha tetap tidak lagi didasarkan kehadiran fisik, walau tidak punya kantor cabang di Indonesia mereka tetap punya kewajiban pajak di Indonesia karena punya 'significant economy present'," jelas Sri Mulyani.

3. Sejumlah Negara Siapkan Netflix Tax

 

Sejumlah negara sudah menerapkan pajak digital, khususnya pada Netflix. Istilah 'Netflix Tax' pun mulai dikenal sebagai penyebutan pajak untuk perusahaan digital yang menyediakan layanan streaming."Seperti Australia dan Singapura mereka sudah menetapkan untuk mengambil pajak dari Netflix," katanya.

 Baca juga: Fitur Netflix and Chill Sudah Tersedia di Mobil Listrik Tesla

4. Cakup Macam-Macam Jenis Pajak

Dalam aturan baru yang diusulkan tersebut akan mengakomodir semua UU pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga Ketentuan Umum Perpajakaan (KUP). Di mana konsep pengenaan pajak tidak harus berbentuk BUT, tetapi berdasarkan aktivitas bisnisnya di Indonesia.

 Baca juga: Berkat Game of Thornes, HBO Berjaya di Emmy Award

"Oleh karena itu di dalam undang-undang yang kami usulkan, bahwa konsep mengenai ekonomi digital tidak memiliki BUT atau permanent establishment tapi aktivitasnya banyak di Indonesia, maka mereka memiliki kehadiran ekonomis yang signifikan atau economy present yang signifikan. Oleh karena itu, mereka wajib untuk membayar pajak," jelas Sri Mulyani.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini