JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan penyerapan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) baru mencapai 48,5% hingga akhir September 2019. Padahal kementerian yang dipimpin Basuki Hadimuljono tersebut mendapatkan alokasi anggaran terbesar yakni Rp110,7 triliun dalam APBN 2019.
"Dari sisi jumlah penyerapan hingga akhir September, PUPR yang memiliki anggaran terbesar masih belum menyelesaikan 50% dari anggarannya," ujar Sri Mulyani saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/11/2019).
Baca Juga: Anggaran Subsidi Sudah Tersedot Rp103,4 Triliun
Realisasi penyerapan itu lebih rendah dari periode yang sama di dua tahun sebelumnya yang mampu menyerap lebih dari 50% alokasi dalam APBN. Menurut Sri Mulyani, minimnya serapan Kementerian PUPR di tahun ini karena adanya proyek pembangunan yang memang berlanjut ke tahun-tahun selanjutnya.
"Karena ada pembangunan yang multiyears, sehingga pembangunan infrastruktur tersebut enggak harus selesai tahun ini," ungkap dia.
Sementara itu, 9 kementerian/lembaga (K/L) lainnya yang memiliki anggaran besar, tingkat serapannya hingga akhir September 2019 jauh lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Paling tinggi ada pada Kementerian Sosial yang serapannya mencapai 83,3% dari anggaran yang didapatkan sebesar Rp58,9 triliun dalam APBN 2019.
Lalu Kepolisian RI serapannya mencapai 76,8% dari alokasi anggaran yang didapatkan sebesar Rp86,2 triliun di 2019. Adapun Kementerian Kesehatan penyerapannya mencapai 75,5% dari alokasi anggaran sebesar Rp58,7 triliun.
