Disentil Jokowi, Menteri Basuki Siap Kurangi Dominasi BUMN Garap Infrastruktur
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberi ruang kepada swasta dan kontraktor lokal untuk ikut menggarap infrastruktur. Sebab, Jokowi mendapatkan keluhan dari kontraktor lokal yang tak kebagian proyek karena terlalu banyak dikuasai BUMN.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, sudah meminta Kementerian BUMN untuk tidak mendominasi proyek infrastruktur. Bahkan hal tersebut sudah disampaikan sejak beberapa tahun lalu.
Baca Juga: Jokowi Minta Kontraktor Lokal Diprioritaskan Bangun Infrastruktur RI
"Itu sebetulnya kebijakan dari BUMN nanti. Tapi saya minta BUMN tidak mendominasi. Kementerian BUMN di pengusahaan, teknisnya kalau perhubungan ya perhubungan, di PU ya PU," ujarnya saat ditemui di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Basuki juga mengaku sudah berkonsultasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir mengenai permasalahan ini. Dirinya bersama Erick siap menyederhanakan aturan khusus pembangunan infrastruktur ini.
"Jadi saya dengan Bapak Erick juga sudah ngobrol-ngobrol, beliau akan merelaksasi policy yang lama yang belum sepenuhnya dilaksanakan kemarin," ucapnya.
Nantinya relaksasi kebijakan ini akan mempertimbangkan swasta bisa masuk. Namun akan dipilih-pilih proyek mana saja yang memungkinkan untuk swasta masuk.
Baca Juga: Tertinggal dari Negara Tetangga, Jokowi: Alhamdulillah Kita Miliki 1.500 Km Jalan Tol
Misalnnya, bagi proyek yang memilki nilai Internal Rate of Ritern (IRR) pengembalian investasi yang bagus bisa jadi akan diutamakan untuk swasta berperan. Barulah setelah swasta menolak maka akan dialihkan kepada BUMN lewat skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Jika BUMN tak tertarik maka akan diambil alih oleh Kementerian PUPR. Artinya proyek tersebut akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangunnya.
