nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Gara-Gara Iuran, DPR Tolak Rapat dengan BPJS Kesehatan

Feby Novalius, Jurnalis · Kamis 07 November 2019 14:51 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 11 07 320 2126923 gara-gara-iuran-dpr-tolak-rapat-dengan-bpjs-kesehatan-yh9fvrXTdl.jpg DPR Tak Setujui Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi IX meminta pemerintah meninjau ulang keputusan menaikan iuran BPJS Kesehatan. Bila tak dilakukan, Komisi XI berencana memboikot BPJS Kesehatan.

Hal tersebut disampaikan saat Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto dan pejabat BPJS Kesehatan.

Baca Juga: Nunggak BPJS Kesehatan di Atas 4 Bulan, Siap-Siap Didatangi 'Debt Collector'

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh tampak emosi kepada Menteri Terawan dan sejumlah pejabat BPJS Kesehatan.

"Saya merasa rapat ini sudah tidak miliki harga sama sekali, karena seluruh keputusan-keputusan sudah tidak dijalankan sama sekali," kata Nihayatul di kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

BPJS Kesehatan

Nihayatul menambahkan, terbitnya perpres tersebut menyeleweng dari hasil rapat dengar pendapat dengan legislatif. Sebelumnya, dalam rapat pada 2 September lalu, seluruh anggota Komisi IX sepakat meminta pemerintah tidak menaikkan premi BPJS Kesehatan khusus bagi peserta mandiri kelas III.

“Hasil rapat September lalu yang dipimpin oleh Ibu Dewi Asmara, kami meminta pemerintah tidak menaikkan iuran untuk kelas III, tapi ternyata Perpres tetap terbit. Disitu jelas-jelas tertulis bahwa kelas III tidak dinaikkan. tapi ternyata tetap dinaikkan, lalu harga diri kita apa, lalu kenapa kita masih mau rapat," ujarnya.

Baca Juga: Ini Besarnya Tunggakan BPJS Kesehatan ke Rumah Sakit

Nihayatul mengatakan, upaya pemerintah mengerek premi asuransi kesehatan, khususnya untuk kelas III, masih menuai perdebatan. Apalagi, sesuai dengan Perpres itu, besaran iuran di seluruh segmen naik 100 persen dari besaran semula.

"Saya usulkan jika masih dinaikkan, kita enggak usah rapat lagi dengan BPJS dan Kementerian Kesehatan, tidak ada gunanya. Rangkuman dan kesepakatan apapun tetap dilanggar ko, tidak ada sangsi apapun. Kalau ada anggaran pada datang melas-melas. Tapi ketika rakyat menjerit kita enggak bisa berbuat apa-apa," tuturnya.

Dia lalu mengancam komisinya tak bakal menggelar rapat lagi dengan BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan semisal pemerintah tidak mencabut Perpres.

“Sepakat Bapak-bapak, Ibu-ibu?. Seluruh hasil rapat disini menguap begitu saja, tetap naik, kalau tetap naik buat apa harga diri kita. Suara wakil dari konsituen dari Sabang sampai Marauke tidak di dengar oleh pemerintah," tutur Nihayatul.

“Setuju,” ujar mayoritas anggota Dewan.

Meski demikian, pimpinan sidang belum mengetok permintaan anggota sidang lantaran kewenangan mengesahkan kenaikan iuran berada di tangan Presiden Jokowi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini