Gandeng Polri, BKPM Jamin Keamanan Investasi di Ambon
Mewakili Polri, hadir sebagai pembicara lain dari Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam), Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam), Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), dan Kepolisian Daerah Provinsi Maluku. Sejak masa kampanye pemilihan presiden tahun ini, permasalahan keamanan investasi di Provinsi Maluku menjadi lebih besar karena ditunggangi dengan isu-isu politik. Namun hal ini terus dipantau oleh kesatuan Polri di daerah melalui berbagai fungsi intelijen, bimbingan ketertiban masyarakat, dan operasi kepolisian.
Polri pun siap bermitra dengan BKPM, Pemprov maupun Pemkab dalam melaksanakan fungsinya. Bentuk kerjasama antara BKPM dan Polri yang sudah berjalan sejak Nota Kesepahaman antara lain penyediaan Official in Charge dalam rangka pertukaran informasi dan data, penyusunan langkah bersama untuk pengamanan, serta menyelenggarakan forum diskusi secara rutin.
Selain itu, Polri juga sudah menyediakan Person in Charge di BKPM untuk memfasilitasi pelayanan perizinan berusaha di bidang usaha yang berada dibawah kewenangan Polri.
Berdasarkan data realisasi investasi periode Januari-September 2019, nilai PMDN dan PMA di Provinsi Maluku sebesar Rp283,2 miliar dan USD32,6 juta. Proyek investasi dari PMDN yang sedang berjalan sebanyak 57, sementara PMA sebanyak 34 proyek. Proyek PMDN didominasi oleh sektor Listrik, Gas dan Air. Sektor yang menjadi primadona bagi pengusaha PMA adalah sektor Perikanan, dimana negara asing yang menjadi asal investasi PMA kebanyakan berasal dari Australia, Belanda, dan British Virgin Island.
(Feby Novalius)
