nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sri Mulyani Bakal Tarik Kembali Dana Desa yang Mengalir ke Desa Siluman

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Kamis 14 November 2019 17:00 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 11 14 20 2129868 sri-mulyani-bakal-tarik-kembali-dana-desa-yang-mengalir-ke-desa-siluman-x7pjONT0v2.jpg Sri Mulyani (Kemenkeu)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal bertindak tegas terkait anggaran transfer dana desa. Lantaran, saat ini bermunculan desa 'siluman' alias desa tanpa penduduk yang hanya mengincar kucuran dana desa dari pemerintah pusat.

Sri Mulyani mengingatkan untuk seluruh kepala daerah berhati-hati dalam memastikan keberadaan desa-desa yang ada di daerahnya. Mengingat penghitungan jumlah desa berada di ranah pemerintah daerah.

 Baca juga: Telusuri Desa Siluman, Sri Mulyani Tunggu Audit BPK

"Bicara desa fiktif atau disebut desa siluman. Ada kan? Ini kan menggambarkan fenomena, jadi semua juga harus hati-hati karena sekarang dengan dana desa yang langsung ditransfer ke desa itu mulai muncul pemikiran 'oh kalau gitu kita bikin desa saja supaya dapat transfer dana'," ungkapnya dihadapan ratusan kepala daerah dalam Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2020 di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

 Sri Mulyani (Instagram)

Untuk menangani persoalan desa palsu tersebut, Kementerian Keuangan saat ini tengah merapihkan data jumlah desa yang ada bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

 Baca juga: Berawal dari Sri Mulyani Endus Desa Siluman, Ini 6 Fakta di Baliknya

Sri Mulyani menyatakan, jika dalam hasil audit data tersebut didapatkan desa palsu atau desa yang tak sesuai dengan ketentuan, maka transfer dana akan dibekukan. Bahkan, pemerintah daerah dinilai harus bertanggung jawab jika nantinya terbukti ada desa palsu yang mendapatkan dana desa.

"Kalau ada daerah yang ketahuan ada dana desa yang ternyata desanya tidak legitimate, ya kita bekukan. Kalau sudah terlanjur transfer ya kita ambil lagi. Melalui siapa? ya pemerintah daerahnya dong," kata dia.

Menurutnya, meski pengawasan berjenjang sudah dilakukan untuk mengawal tranfer dana desa, namun para kepala daerah diminta harus benar-benar bisa memastikan penggunaan dana yang ditransfer pemerintah pusat.

Bahkan, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga meminta kepada para kepala daerah untuk juga mengawasi penggunaan dana kelurahan. Terlebih mulai tahun depan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 triliun untuk 8.212 Kelurahan.

"Kami berharap para pimpinan daerah betul-betul memiliki pengetahuan mengenai desa di daerah masing-masing. Juga ada dana kelurahan. Jadi sebetulnya lurah dan desa semua mendapatkan dan itu berarti pada level grass root ada dana yang ditransfer langsung," ungkapnya.

Sekedar informasi, alokasi anggaran dana desa mencapai Rp70 triliun pada tahun ini. Hingga 30 September 2019, realisasinya tercatat mencapai Rp42,2 triliun atau mencapai 62,9% dari alokasi APBN 2019.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini