Pemerintah Suntik BUMN Rp17,73 Triliun di 2020, PLN Terima Paling Banyak
JAKARTA - Pemerintah mengalokasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp17,73 triliun untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di tahun 2020. Terdapat 7 BUMN yang bakal menerima alokasi anggaran PMN tersebut.
Ketujuh BUMN itu yakni PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, PT Hutama Karya (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI, PT Geo Dipa Energi (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PANN.
Baca Juga: Erick Sebut Total PMN BUMN Rp105,5 Triliun, Terbanyak PLN dan Hutama Karya
"Alokasi PMN dalam APBN 2020 dimaksudkan untuk mendorong peran BUMN untuk akselerasi pembangunan," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta Senin (2/12/2019).
Dia menjelaskan, PLN menerima alokasi anggaran PMN tertinggi yakni sebesar Rp5 triliun di tahun depan. Suntikan dana dari negara itu, bakal digunakan untuk penyelesaian pembangunan beberapa proyek ketenagalistrikan.
Antara lain pengembangan pembangkit tenaga listrik termasuk yang berasal dari energi baru dan terbarukan (renewable energy/EBT), transmisi, gardu induk, distribusi dan listrik pedesaan. "Serta untuk mempercepat penyediaan listrik di seluruh wilayah Indonesia terutama desa 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal)," kata dia.
Sedangkan alokasi anggaran PNM yang terendah diterima oleh BPUI sebesar Rp270 miliar, yakni berasal dari konversi utang pokok dari subsidiary loan agreement (SLA) menjadi PMN. Suntikan dana itu untuk mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui akses pembiayaan.
Adapun selain 7 BUMN, pemerintah juga mengalokasikan PMN sebesar Rp1 triliun untuk penguatan neraca transaksi berjalan. Meski demikian, alokasi ini belum ditentukan akan diberikan kepada BUMN mana saja.
