nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

4 Direksi Garuda Tak Kantongi Izin Jemput Pesawat Baru yang Bawa Harley

Feby Novalius, Jurnalis · Jum'at 06 Desember 2019 15:12 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 12 06 320 2138769 4-direksi-garuda-tak-kantongi-izin-jemput-pesawat-baru-yang-bawa-harley-wQYQd0rip2.jpg Konferensi Pers soal Onderdil Harley Ilegal di Pesawat Garuda Indonesia. (Foto: Okezone.com/KBUMN)

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan bahwa ada empat direksi Garuda Indonesia yang tidak mendapat izin untuk ikut menjemput Pesawat Airbus A330-900 dari Prancis. Pesawat tersebut merupakan armada yang digunakan Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra untuk mengangkut motor Harley Davidson yang bea dan cukainya tidak jelas.

Baca Juga: Erick Thohir Tunjuk Fuad Rizal Jadi Plt Dirut Garuda Indonesia

"Keempat direktur ini, itu kalau menurut komite audit, dewan komisaris di tandatangan Pak Sahala (Komut) dan keempatnya tidak dapat izin dinas Kementerian BUMN," ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Erick Thohir

Menurut audit komite Komisaris Garuda Indonesia, keempat direksi tersebut melanggar surat edaran Menteri BUMN 08/MBU/12/2015. Selain itu, kata Arya, yang sudah jelas salah adalah, pesawat Airbus itu merupakan armada untuk komersil.

Baca Juga: Bos Garuda Dipecat karena Skandal Moge, Saham GIAA dan GMF Tertekan

"Jadi seharusnya tidak boleh muatan kargo. Sebab masih baru, kalau komersil sih sah-sah saja. Kemudian di samping itu komisaris mengatakan bahwa peswat tersebut langsung menuju hangar GMF tanpa parkir di apron jadi ada itikad tidak baik untuk menghindari pmeriksaan," ujarnya.

Adapun keempat direksi tersebut, Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra, Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, Direktur Human Capital Heri Akhyar dan Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto.

Arya melanjutkan, menurut Komisaris Garuda apa yang dilakukan direksi perseroan berpotensi melanggar pidana dan perdaya. Hanya saja hal ini perlu pendalaman lebih jauh oleh pihak terkait seperti Bea dan Cukai serta Kepolisian.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini