“Jika tidak ada suatu format standar tertentu yang diberikan oleh pemerintah akan sulit mengukurnya (Wilayah Bersih Melayani dan bebas dari korupsi). Dengan ini, ada satu format yang terukur yang juga membuat teman-teman itu lebih bersemangat dan mempunyai kebanggan atas prestasinya yang telah bersungguh-sungguh untuk mewujudkan pelayanan publik yang bebas dari korupsi,” sebut Menhub.
Menhub mengatakan, ia akan menggunakan penghargaan ini sebagai suatu cara untuk mengelola, meningkatkan kemampuan dan integritas dari pegawai Kementerian Perhubungan. Ia mengaku juga akan meniru Kementerian/Lembaga lain yang sudah melakukan upaya yang lebih bagus.
“Saya akan melakukan koordinasi, tidak hanya terbatas dengan MenPAN tapi juga Kementerian atau lembaga yang lain. Saya juga akan “nyontek” mana (Kementerian/Lembaga) yang bagus, karena suatu tempat yang berintegritas itu menjadi tempat pelayanan yang sangat baik melayani masyarakat. Saya apresiasi apa yang dilakukan oleh KemenPAN RB, semoga ini menjadi suatu kemanfaatan yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia,” urainya.
Kedepannya, Menhub ingin menyasar ke unit-unit kerja lainnya yang memiliki skala pelayanan publik yang besar. Menhub menyebut hal yang dicapai ini akan terus dievaluasi, bahkan akan dibuat suatu tim yang mengevaluasi secara khusus.
“Reward and punishment akan kita lakukan. Tentu yang kita tuju pertama kali adalah unit-unit layanan yang besar. Karena dengan melakukan perbaikan ditempat yang besar atau sulit, akan membuat yang lain perhatian dan melakukan perubahan,” pungkas Menhub. (adv)
(Risna Nur Rahayu)