Pembeli 177.471 Rumah Dapat Bantuan Subsidi Tahun Ini

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 26 Desember 2019 13:47 WIB
https: img.okezone.com content 2019 12 26 470 2146212 pembeli-177-471-rumah-dapat-bantuan-subsidi-tahun-ini-UgFTNBlqb4.jpg Ilustrasi Rumah. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat bantuan pembiayaan perumahan yang sudah disalurkan untuk 177.472 unit pada 23 Desember 2019. Terdiri dari penyaluran bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 77.564 unit dan Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 99.907 unit.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Eko Heripoerwanto mengatakan, pemerintah terus berupaya meningkatkan keterjangkauan kebutuhan rumah dengan menyiapkan berbagai kebijakan dan program kemudahan untuk pembiayaan perumahan. Mengingat pada 2019 masih ada sekitar 11 juta rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni dan belum memiliki rumah.

Baca Juga: Bantuan Subsidi Selisih Bunga untuk Pembiayaan Perumahan Dihentikan 2020

Untuk itu, ada beberapa program pembiayaan perumahan yang disiapkan oleh pemerintahseperti FLPP, SSB, Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

"Sepanjang tahun 2015-2018, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyalurkan bantuan FLPP sebanyak 216.660 unit dan bantuan SSB sebanyak 558.848 unit. Pada tahun 2019, per 23 Desember 2019, penyaluran bantuan FLPP sebanyak 77.564 unit dan bantuan SSB sebanyak 99.907 unit," ujarnya dalam konferensi pers di Media Center, Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (26/12/2019).

Rumah

Sementara khusus BP2BT, pemerintah sudah menyalurkan bantuan untuk 5.178 unit rumah. Untuk tahun depan, dirinya menargetkan bantuan lewat skema BP2BT bisa lebih besar lagi atau sekitar 68.000 unit.

Baca Juga: Pengembang hingga Perbankan Didesak Implementasikan Aturan Rumah Murah

"Itu adalah anggaran yang tercantum di pemerintah adalah 312 unit rumah. Tetapi di ekspan sampai 68.000 unit rumah. Karena sumber dananya bukan Rupiah murni," jelasnya.

2020 mendatang, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk FLPP sebesar Rp11 triliun untuk 102.500 unit rumah. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk SSB sebanyak Rp3,8 miliar yang akan digunakan untuk pembayaran akad tahun sebelumnya.

Sedangkan anggaran BP2BT di 2020 telah disiapkan sebesar Rp13,4 miliar untuk memfasilitasi 312 unit rumah. Target tersebut dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan pasar hingga 50 ribu unit.

Pemerintah saat ini juga sedang mengembangkan skema pemenuhan pembiayaan rumah untuk ASN/TNI/Polri yang memiliki penghasilan di atas Rp8 juta. Dalam skema itu, bank penyalur bekerja sama dengan bendahara gaji di kementerian/lembaga terkait yang bertanggung jawab atas pemotongan gaji guna pembayaran angsuran KPR.

"Pengajuan KPR dilakukan oleh ASN/TNI/Polri kepada bank penyalur, kemudian bank penyalur melakukan pencairan KPR kepada debitur KPR tersebut kemudian dijual kepada PT SMF (Sarana Multigriya Finansial) untuk kemudian dibayar dengan dana jangka panjang. Sementara aset KPR yang berada di SMF diijual dalam bentuk EBA/covered bond KPR ASN/TNI/Polri ke pasar modal," kata Eko.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini