nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Omnibus Law Sektor UMKM, Ini 7 Keuntungannya

Vania Halim, Jurnalis · Rabu 22 Januari 2020 14:40 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2020 01 22 320 2156638 omnibus-law-sektor-umkm-ini-7-keuntungannya-yjsK01ydGS.jpg UMKM (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah sedang merancang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja untuk mengatasi tumpang tindih regulasi dan memangkas birokrasi. Ada 79 UU dan 1.244 pasal yang terdampak dan harus diintegrasikan.

Idealnya, omnibus law bisa mempermudah pelaku usaha terutama UMKM. Misalnya dalam hal perizinan menjadi sederhana dan mudah, pungutan pajak yang adil, kebijakan pengupahan yang bijaksana melindungi UMKM.

Baca Juga: Omnibus Law Itu Apa? Ini Jawabannya

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki akan memastikan Omnibus Law berpihak kepada UMKM. Omnibus Law adalah penggabungan peraturan perundang-undangan menjadi satu dengan undang-undang baru yang bertujuan mengatasai tumpah tindihnya regulasi dan memangkas kendala birokrasi. Lalu, apa saja keuntungan yang ditawarkan Omnibus Law terhadap UMKM.

Yang pertama, mendorong UMKM untuk berkembang. Membantu UMKM memenuhi indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan/nilai investasi hingga jumlah tenaga kerja.

Baca Juga: Kemenko Perekonomian Tegaskan Draft RUU Cipta Lapangan Kerja Tidak Pernah Disebarluaskan

Kedua , birokrasi tidak rumit. Berbagai pengembalian kebijakan tekait UMK akan didasarkan pada data tunggal BPS. Ketiga, UMK tidak sendirian. Pemerintah dan pemangku kepentingan akan bersinergi dalam mengelola UMK.

Keempat, lebih kolaboratif. Pemerintah akan membentuk peraturan harus Usaha Menengah dan Besar harus bekerja sama dengan UMK hingga menghasilkan sharing profit atau intensif bagi UMK.

Kelima, siap-siap untuk sertifikasi. Berbagi sertifikasi yang dibutuhkan oleh UMKM akan dibantu pembuatannya oleh Pemerintah. Keenam, tidak ada modal, tidak masalah. Kegiatan usaha dapat dijadikan agunan pinjaman untuk UMK.

Yang terakhir, UMKM adalah segalanya. Kegiatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM akan masuk dalam list prioritas Dana Alokasi Khusus.

“Standing point dalam Omnibus Law, seluruh kepentingan para pelaku Koperasi dan UKM di Indonesia dapat diperlakukan secara adil, diberikan kemudahan dalam berusaha dan pastikan tidak ada kebijakan yang mempersulit,” ujar Teten yang ditulis di Instagram Kemekopukm, Rabu (22/1/2020).

1
2
Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini