nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemerintah Bakal Stop Kirim Pekerja Tak Berkompetensi ke Arab Saudi

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 04 Februari 2020 16:46 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2020 02 04 320 2163254 pemerintah-bakal-stop-kirim-pekerja-tak-berkompetensi-ke-arab-saudi-PYvGREoIh5.jpg TKI. Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan memastikan akan kembali mengirim tenaga kerja asal Indonesia menuju Arab Saudi. Hanya saja, pekerja yang dikirim menuju Arab Saudi merupakan tenaga kerja yang sudah siap dan terbukti memiliki keahlian untuk dijual.

Plt Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan Aris Wahyudi mengatakan pemerintah hanya mengirim PMI yang berkompeten dan tidak lagi mengirim pekerja yang tidak berkompetensi. Dengan kompetensi bagus, lanjut Aris, otomatis PMI tersebut bisa melindungi dirinya sendiri di samping negara juga akan hadir.

Baca Juga: Pemerintah Siap Berikan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi, Ini Langkahnya

Oleh karena itu, nantinya proses seleksi tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri akan diseleksi. Hanya mereka yang sudah memiliki sertifikat kompetensi saja lah yang berhak untuk berangkat menuju Arab Saudi.

"Jadi tak semua seperti dulu, semua orang yang ingin berangkat, bisa berangkat. Tapi harus pastikan dulu kompetensi calon PMI yang punya keahlian yang sesuai dengan permintaan, itu yang akan berangkat, " ujarnya mengutip dari keterangan tertulis, Selasa (4/2/2020).

Baca Juga: Jelang Bulan Puasa, Kerajaan Arab Saudi Minta Tenaga Kerja dari RI

Aris menambahkan, dalam proses rekrutmen ini nantinya, pemerintah akan menggunakan sistem penempatan satu kanal (SPSK) atau One Channel System. Melalui SPSK ini, nantinya tenaga kerja Indonesia ini akan dikelola dan dicarikan bos barunya lewat pihak ketiga.

Saat ini, pekerja migran bekerja langsung di bawah majikan. Tapi dengan SPSK, sistem perjanjian hingga kontrak bagi pekerja migran bukan lagi dengan user yakni pengguna atau majikan, akan tetapi dengan pihak ketiga berbadan hukum yang disebut Syarikah atau perusahaan.

Dengan Syarikah ini, diharapkan akan meningkatkan perlindungan bagi PMI karena kontak fisiknya tak lagi 24 jam dengan majikan. Ada penginapan, ada sistem pagi datang, sore pulang

"Tapi tergantung sifat pekerjaan, jika PMI harus nunggu 24 jam dan harus menginap. Tapi harus ada akses informasi, ponsel, call center dan hotline, " kata Aris

Aris Wahyudi menambahkan nantinya, para pekerja Indonesia di Arab Saudi juga akan dibekali oleh kartu BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini, pemerintah tengah melakukan kerja sama dengan penyelenggara asuransi di Arab Saudi untuk mengatasi hambatan selama ini karena belum adanya kantor cabang BPJS di luar negeri.

"Hambatan ini bisa diatasi dengan kerja sama sehingga bisa memastikan perlindungan dari pekerja migran dari negara kita dan negara penempatan, " ucapnya.

1
2
Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini