Kasus Jual Beli SLIK Bukti OJK Harus Direformasi

Giri Hartomo, Jurnalis · Jum'at 07 Februari 2020 10:37 WIB
https: img.okezone.com content 2020 02 07 320 2164741 kasus-jual-beli-slik-bukti-ojk-harus-direformasi-WNFpgBOpCP.jpg Penipuan (Shutterstock)

JAKARTA - Kasus pembobolan rekening milik wartawan senior Ilham Bintang ternyata disebabkan oleh Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebab, data SLIK ini diperjualbelikan untuk mengincar target nasabahnya.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo menyebut jika kejadian ini membuktikan jika sistem yang dibangun OJK banyak lubang. Bagaimana tidak, dalam waktu berdekatan, satu persatu kasus yang disebabkan oleh kebijakan OJK yang salah mulai muncul ke permukaan.

 Baca juga: Kronologi SLIK OJK Bisa Bocor ke Pembobol Rekening Ilham Bintang

Oleh karena itu, dirinya berharap agar OJK segera dilakukan reformasi. Karena bukan tidak mungkin jika kebijakan OJK ini akan memakan tumbal lagi di kemudian hari.

"OJK harus direformasi," ujarnya saat dihubungi Okezone, Jumat (7/2/2020).

Menurut Irvan, alasan mengapa OJK sering membuat blunder adalah karena adanya kepentingan dalam membuat kebijakan. Selain itu, OJK pun sering kali tak mengetahui peraturan seperti apa yang harus dibuat untuk sama-sama menyenangkan industri dan bisa melindungi nasabah.

 Baca juga: Tips Hindari Pencurian Data ATM Melalui Skimming

Alih-alih melindungi keduanya, justru keduanya malah tak bisa terjangkau oleh OJK. Pasalnya aturan yang dibuat justru terlalu over dan membatasi pergerakan industri, namun di sisi lain pengawasan terhadap aturan tersebut juga sangat lemah.

"OJK sarat conflict of interest dan tidak tahu apa yang dikerjakan. Ada gap yang lebar antara peraturan yang over regulated dengan pengawasan yang lemah," ucapnya.

 Baca juga: Dana Nasabah Hilang, Dirut Mandiri: Kita Sudah Lapor ke Polisi

Lagi pula lanjut Irvan, fungsi utama OJK di sisi lain sangat bertentangan satu sama lain. Bahkan dalam beberapa kasus, fungsi OJK terkadang sampai diambil alih oleh instansi lain.

Sebagai salah satu contohnya adalah dalam kasus Jiwasraya yang mana justru berhasil dibongkar oleh Kejaksaan Agung. Bahkan yang paling aktif dalam penyelesaian kasus ini adalah dari pihak Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Fungsi OJK satu sama lain bertentangan dan tidak dikerjakan sampai diambil instansi lain. Fungsi pengawasan dan perlindungan konsumen diambil Ombudsman. Fungsi penyidikan diambil Kejaksaan Agung," jelasnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini