nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jasa Marga Serahkan 13 Ruas Jalan Tol ke Pemerintah pada 2044

Giri Hartomo, Jurnalis · Jum'at 07 Februari 2020 19:42 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2020 02 07 320 2165127 jasa-marga-serahkan-13-ruas-jalan-tol-ke-pemerintah-pada-2044-i47azP1OSK.jpg Jalan Tol. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk akan menyerahkan 13 ruas jalan tolnya kepada pemerintah pada tahun 2044 mendatang. Pasalnya 13 ruas tol tersebut sudah habis masa konsesi yang diberikan pemerintah sejak 2004 yang lalu.

Coorporate Secertary PT Jasa Marga (Persero) Mohamad Agus Setiawan mengatakan beberapa jalan tol yang akan berakhir masa konsesinya 20 tahun mendatang meliputi Belawan-Medan-Tanjung Merawa, Jakarta-Tangerang, Tol Dalam Kota, Terus Jagorawi, Jakarta-Cikampek, Palimanan-Kanci, hingga tol dalam kota Semarang. Kemudian ada juga tol Purbaleunyi (Cipularang-Bandung-Cileunyi), lalu ada Semarang seksi A B C Dan yang terakhir adalah Surabaya-Gempol.

"Jadi 2044, Jasamarga akan menyerahkan 13 ruas yang harus diserahkan ke pemerintah karena masa konsesi selesai. Itu alasannya kenapa Jasamarga selalu menambah ruas baru," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Menurut Agus, sebenarnya masa konsesi jalan tol sendiri sebenarnya beragam dari mulai 35 hingga 40 tahun. Biasanya pemberian masa konsesi ini ditentukan oleh pemerintah ketika tol tersebut akan dibangun tergantung dari kelayakan bisnisnya

Baca Juga: Jasa Marga Targetkan JORR II Beroperasi Juni Tahun Ini

Kelayakan bisnis ini dihitung bagaimana lintas harian rata-rata (lhr) kendaraan yang melewati jalan tol tersebut. Jika LHR ramai biasanya konsesi yang diberikan semakin sebentar, sedangkan jika LHR rendah maka masa konsesi yang diberikan biasanya akan semakin lama.

"Itu dari pemerintah, jadi kalau kita bisnis jalan tol itu kan sesudah jadi, konsesi berjalan. Ada yang 35 tahun, 40 tahun, tergantung kelayakan bisnisnya. Sesudah konsesi nya selesai, kewajiban Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) menyampaikan dan mengembalikan ruas jalan tol tersebut ke pemerintah," jelasnya.

Jika sudah habis lanjut Agus, ada beberapa pilihan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Pertama adalah diambil oleh pemerintah dan tarifnya akan digratiskan.

Namun, nantinya pemerintah akan melakukan penarikan pajak pada jalan tol yang dilewati. Karena tidak ada lagi uang pemasukan untuk membayar biaya pemeliharaan.

Baca Juga: Trans Jawa Sudah Tersambung, Jasa Marga Akan Fokus Tol JORR II

"Kita belum pernah punya contoh kasus. Itu domain pemerintah. tapi kalau kita lihat kalau pemerintah investasi BUJT nya selesai dan dioperasikan tanpa dikenakan tarif artinya ruas tersebut akan membebani saat pemeliharaan tol itu. Pemeliharaan kan pemerintah harus keluarkan uang," jelasnya.

Atau pilihan kedua adalah jalan tol ini dipersilakan untuk dioperasikan kembali oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang ditunjuk. Tentunya dengan opsi yang bersangkutan harus membayar sejumlah uang untuk pemerintah.

Dan yang terakhir ketiga adalah melakukan tender dengan kriteria tertentu. Meskipun begitu, hal hal tersebut barulah sebatas angan-angan sebab belum ada contoh kasus yang bisa dijadikan acuan oleh pemerintah.

"Nah kita belum tahu, belum ada contoh kasus dan mungkin itu pemerintah lebih bisa lah. BPJT lebih baik berikan informasi," jelasnya.

(kmj)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini