nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

28.197 Bidang Tanah Milik Negara Sudah Bersertifikat

Taufik Fajar, Jurnalis · Jum'at 14 Februari 2020 16:59 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 02 14 470 2168552 28-197-bidang-tanah-milik-negara-sudah-bersertifikat-iQFB8We6Si.jpg Sertifikat Tanah (Ilustrasi: Okezone.com)

JAKARTA - Pemerintah mencatat telah berhasil melaksanakan sertifikasi tanah Barang Milik Negara (BMN) sebanyak 28.197 bidang hingga akhir 2019. Sedangkan untuk tahun 2020, target bidang tanah BMN yang akan disertifikatkan sebanyak 15.426 bidang.

"Kami (Pemerintah), menerima seluruh tanah BMN sebanyak 46,725 bidang akan selesai disertifikatkan di tahun 2022," ujar Direktur Barang Milik Negara DJKN Kemenkeu, Encep Sudarwan di Kantor DJKN Jakarta, Jumat (14/2/2020).

Baca Juga: Presiden Jokowi Bakal Bagikan 3.326 Sertifikat Tanah di Kulon Progo

Dia juga menjelaskan Kementerian Keuangan selaku pengelola barang, bersama Kementerian ATR/BPN selaku pengelola lembaga di bidang agraria/ pertanahan dan tata ruang, serta Kementerian/Lembaga sebagai pengguna barang Milik Negara (BMN), saat ini tengah menggalakkan percepatan sertifikasi BMN terdiri dari tanah.

"Program percepatan ini dimulai sejak tahun 2013. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan good governance pengelolaan keuangan Negara melalui pengelolaan Barang Negara (BMN). Yang baik dan sebagai upaya administrasi tertib, tertib hukum, dan tertib fisik dalam pengelolaan BMN," ungkap dia.

Baca Juga: Bagikan 2020 Sertifikat Tanah, Jokowi: Tolong Disimpan dan Difotokopi

Selain itu, lanjut dia sertifikasi ini merupakan bukti kepemilikan sebagai bentuk pengamanan hukum atas BMN dan wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 terdiri dari tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disingkirkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia / Pemerintah Daerah.

"Terkait percepatan sertifikasi ini, kami (DJKN), memiliki peran penting di sini. Seperti melakukan pembinaan dalam proses pembuatan, pendataan, dukungan, dan pelaksanaan sertifikasi BMN pada Kementerian/Lembaga. Dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi BMN sesuai target yang telah ditetapkan," kata dia.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini