Share

Pencairan Dana BOS Diubah, Bisa Minimalisir Korupsi?

Irene, Jurnalis · Senin 17 Februari 2020 06:17 WIB
https: img.okezone.com content 2020 02 16 20 2169292 pencairan-dana-bos-diubah-bisa-minimalisir-korupsi-AiOoU0ykSM.jpg Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Mekanisme pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 mengalami perubahan. Perubahan ini diyakini akan lebih fleksibel untuk kebutuhan sekolah.

Selain itu, penyaluran yang akan langsung diberikan ke sekolah-sekolah juga diyakini Kementerian Keuangan dapat meminimalisir tindak korupsi dan mendukung program Merdeka Belajar milik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Pihak sekolah juga akan diuntungkan karena setengah dari dana BOS dapat digunakan untuk menggaji tenaga honorer.

Pada Senin (17/2/2020), Okezone merangkum fakta terkait pencairan dana BOS.

1. Rp54,32 Triliun untuk 45,4 juta Siswa

Tahun ini anggaran dana BOS telah ditetapkan yaitu sebesar Rp54,32 triliun. Dana ini khusus diperuntukkan untuk 45,4 juta siswa di seluruh Indonesia.

"Jadi, BOS 2020 akan capai Rp54,32 triliun. Naik 6,03% dari tahun lalu dan bos dihitung berdasarkan per kepala siswa di tiap sekolah, alokasi per sekolah," ungkap Sri Mulyani.

Dengan rincian, Sekolah Dasar (SMP)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 25.187.993 siswa, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTS) sebanyak 9.966.011 siswa, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 4.931.042 siswa, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 5.164.633 siswa, dan Pendidikan Khusus sebanyak 175.738 siswa.

2. Harga Satuan Per Siswa

Menteri Keuangan juga memaparkan harga satuan per siswa yang mendapat dana BOS. Sri menjelaskan ada beberapa kenaikan yang terjadi di setiap jenjang pendidikan.

"Untuk SMP, ini ada juga kenaikan unit cost dari Rp1 juta per siswa jadi Rp1,1 juta per siswa. Kemudian untuk SMA naik dari Rp1,4 juta per siswa jadi Rp1,5 juta. Untuk SMK masih sama karena tahun lalu sudah dinaikkan ke Rp1,6 juta per siswa. Dan untuk pendidikan khusus sama Rp2 juta per siswa,"

Rangkumannya adalah sebagai berikut SD/MI sebesar Rp900.000, SMP/MTS sebesar Rp1.100.000, SMA sebesar Rp1.500.000, SMK sebesar Rp1.600.000, dan Pendidikan Khusus sebesar Rp2.000.000.

3. Langsung Disalurkan dari RKUN ke Sekolah

Salah satu perbedaan skema dana BOS tahun 2020 adalah terletak pada penyaluran dan tahapan penyalurannya. Hal ini dijelaskan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Penyaluran Dana BOS mulai tahun 2020 akan dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) langsung ke Rekening Sekolah dengan tujuan untuk memangkas birokrasi, sehingga sekolah dapat lebih cepat menerima dan menggunakan Dana BOS tersebut untuk operasional di sekolah,” jelas Sri Mulyani.

4. Dapat Minimalisir Tindak KorupsiPerubahan sistem penyaluran dana BOS ini diyakini Kementerian Keuangan akan meminimalisir tindakan korupsi terhadap dana pendidikan ini. Pasalnya, dana BOS ini dinilai rawan untuk dikorupsi."Dengan kebijakan baru ini paling enggak kita meminimalisir. Kewenangan kepala daerah lah yang mengatur. Jadi mengatur dari berbagai lini," ujar Kasubdit Dana Alokasi Khusus Nonfisik, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu Kresnadi Prabowo Mukti5. Perubahan TahapanSebelumnya, skema penyaluran dana BOS terdiri dari empat tahapan yang disetorkan tiap triwulan yaitu 20%, 40%, 20%, 20%. Namun tahun ini penyaluran dana BOS hanya akan terdiri dari tiga tahapan yakni 30%, 40%, 30%."Tahun lalu penyaluran dilakukan melalui empat tahapan, untuk tahun ini diubah menjadi tiga tahap dengan masing-masing rincian tahap I sebesar 30%, tahap II sebesar 40% dan tahap III sebesar 30%," ujar Sri Mulyani, di kantornya, Senin (10/2/2020).6. Sejahterakan Tenaga HonorerSelain fleksibel untuk kebutuhan sekolah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memastikan penggunaan dana BOS 2020 akan turut mensejahterakan guru honorer. Dirinya menjelaskan sekolah dapat menggunakan 50% dana BOS untuk membayar gaji guru honorer yang selama ini banyak dikeluhkan."Jadi, penggunaan BOS sekarang lebih fleksibel untuk kebutuhan sekolah. Di mana melalui kolaborasi dengan Kemenkeu dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kebijakan ini ditujukan sebagai langkah pertama untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru honorer dan juga untuk tenaga kependidikan. Porsinya hingga 50%," ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (10/2/2020).7. Dukung Program Merdeka BelajarMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut mekanisme baru penyaluran dana BOS ini akan juga memberikan dampak positif bagi sekolah-sekolah di daerah. Selain itu, dana BOS ini juga diharapkan mendukung program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim."Dengan skema ini, kita sangat berharap akan mendukung program Merdeka Belajarnya Pak Nadiem," ungkapnya.Hal serupa juga dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Perubahan skema ini dikatakan sebagai langkah mendukung konsep Merdeka Belajar.“Perubahan tahapan dan persentase penyaluran tersebut menjadi 70% di semester satu dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas bagi sekolah, dalam rangka mendukung konsep ‘Merdeka Belajar’,” ujar Sri.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini