nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sri Mulyani: Sejak 2014 Defisit BPJS Kesehatan Trennya Naik

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 18 Februari 2020 14:07 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 02 18 20 2170274 sri-mulyani-sejak-2014-defisit-bpjs-kesehatan-trennya-naik-ZNCIu2serb.jpg Sri Mulyani (Okezone)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sangat penting. Hal ini dilakukan untuk keberlangsungan dari BPJS Kesehatan agar tidak defisit dan bisa melayani masyarakat di bidang kesehatan

Menurut Sri Mulyani, sejak tahun 2014 saat program dijalankan BPJS selalu mengalami defisit. Bahkan setiap tahunnya, defisit dari BPJS Kesehatan terus mengalami tren yang naik.

 Baca juga: DPR Ngotot Minta Kenaikan Iuran BPJS Dibatalkan, Ini Alasannya

"Sebelum kenaikan ini, sejak Dana Jaminan Sosial (DJS) kesehatan dilaksanakan di 2014, BPJS terus mengalami defisit dengan tren yang makin besar. Dan ini kita akui semua karena ini sudah fakta," ujarnya dalam Rakergab di Komplek DPR, Jakarta, Selasa (18/2/2020)

Menurut Sri Mulyani, pada 2014 defisit dari BPJS Kesehatan mencapai Rp9 triliun sebelum akhirnya disuntik oleh pemerintah sebesar Rp5 triliun. Lalu pada 2016, sebenarnya defisit dari BPJS Kesehatan membaik karena hanya Rp6 triliun saja.

 Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Berapa yang Ditanggung Pemberi Kerja?

"2014 defisitnya Rp9 triliun kemudian disuntik oleh pemerintah Rp5 triliun. Tahun 2016 defisitnya agak turun Rp6 triliun pemerintah suntik Rp6 triliun," jelasnya.

Kemudian pada 2017, defisit dari BPJS Kesehatan kembali naik lagi menjadi Rp13 triliun. Selanjutnya pada 2018 juga mengalami kenaikan kembali menjadi Rp19 triliun.

"Tahun 2019 BPJS menuliskan surat kepada kami kalau estimasi defisitnya mencapai 32 triliun," jelasnya.

 Baca juga: Soal Iuran BPJS Kesehatan, Menkes : Dengan Jantan Saya Akui Solusi Tak Bisa Dijalankan

Menurut Sri Mulyani, meningkatnya defisit setiap tahun dikarenakan kesadaran bayar peserta BPJS Kesehatan masih rendah. Padahal seharusnya, dalam Undang-undang jika ada tagihan maka harus dibayarkan maksimal 15 hari.

"Kita boleh mengatakan kepada semua masyarakat bisa masuk ke RS tapi nyatanya, sistem BPJS kita tidak mampu memenuhi kewajibannya. Yaitu dari sisi pembayaran. Dalam UU kalau ada tagihan maksimal 15 hari BPJS harusnya membayar," kata Sri Mulyani.

(rzy)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini