nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

RUU Omnibus Law Cipta Kerja Sesuai Prinsip Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Vania Halim, Jurnalis · Selasa 18 Februari 2020 16:25 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2020 02 18 20 2170390 ruu-omnibus-law-cipta-kerja-sesuai-prinsip-desentralisasi-dan-otonomi-daerah-xcbzNomNx5.jpg tenaga kerja (Reuters)

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) telah diajukan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pekan lalu. Pasalnya, RUU tersebut mempertimbangkan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

Hal tersebut sesuai dengan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B mengenai Pemerintahan Daerah.

 Baca juga: Kejar Pajak Netflix, Pemerintah Andalkan Omnibus Law

“RUU Ciptaker justru disusun berlandaskan semangat desentralisasi. Kita ingin mengatur bahwa setiap layanan perizinan yang diselenggarakan oleh Kementerian. Lembaga Negara, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia harus sesuai dengan standar layanan yang telah kita tetapkan,” tegas Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono dari halaman Ekon.go.id, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Untuk itu, Pemerintah Pusat akan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) pelaksanaan RUU Ciptaker yang mengatur mengenai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Tujuannya adalah agar terdapat standarisasi pelayanan penerbitan perizinan usaha oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

 Baca juga: Isi Omnibus Law Ciptaker, dari Jaminan Kehilangan Pekerjaan hingga Kemudahan soal Lahan

“Jadi kewenangan penerbitan perizinan berusaha pada prinsipnya ada di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh Presiden,” sambung Susiwijono.

Sesmenko Perekonomian pun menjelaskan, konsepsi RUU Ciptaker ini berkaitan dengan semua penerbitan perizinan berusaha akan dilakukan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik seperti yang biasa dikenal dengan sistem Online Single Submission (OSS).

 Baca juga: Dorong Investasi, Menteri ATR Masukkan Perpanjangan HGB hingga Rencana Tata Ruang dalam Omnibus Law

Penyederhanaan perizinan berusaha melalui sistem elektronik dilakukan untuk menyesuaikan dengan era digital. “Perizinan berusaha yang terintegrasi dan dilakukan secara elektronik dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja,” terang Sesmenko.

Perizinan berbasis elektronik ini pun, lanjut Susiwijono, telah direkomendasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu langkah pencegahan korupsi, sesuai Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

(rzy)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini