Share

Fakta Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan yang Ditentang DPR

Irene, Jurnalis · Minggu 23 Februari 2020 10:29 WIB
https: img.okezone.com content 2020 02 22 320 2172486 fakta-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-yang-ditentang-dpr-gLB3yxXuE1.jpg BPJS Kesehatan (Okezone)

JAKARTA - Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan mengalami kenaikan. Hal ini ditegaskan oleh Pemerintah selaku pembuat kebijakan subsidi bidang kesehatan ini.

Namun tak sejalan dengan Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyuarakan penolakannya terhadap kenaikan iuran ini. DPR menilai kenaikan iuran belum dibarengi dengan kesiapan yang memadai.

Pada Minggu (23/2/2020), Okezone merangkum fakta terkini terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

 Baca juga: Disubsidi, Iuran BPJS Kesehatan Kelas 3 Bisa Turun

1. Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tercantum dalam Perpres

Penyesuaian iuran BPJS Kesehatan tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang ditegaskan Presiden Jokowi pada 24 Oktober 2019 lalu telah melihat kesimpulan dan usulan dari DPR.

Berdasarkan keputusan tersebut iuran BPJS Kesehatan tetap seperti yang berlaku pada Januari 2020, yakni Rp42.000 untuk peserta PBI pusat dan daerah serta mandiri kelas III, Rp110.000 untuk peserta kelas II, dan Rp160.000 untuk peserta kelas I. Kategori tersebut membedakan kamar rawat inap di rumah sakit. Sementara pelayanan lainnya tetap sama.

Terkait hal ini Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menegaskan iuran BPJS Kesehatan masih akan tetap naik sesuai dengan aturan. "Tetap berlaku sesuai bunyi Peraturan Presiden," ujarnya.

2. Subsidi Peserta Kelas III Mandiri

Muhadjir Effendy juga menjelaskan nantinya pemerintah akan memberikan subsidi kepada peserta kelas 3 mandiri BPJS Kesehatan. Skema subsidi tersebut dilakukan dengan memindahkan peserta dalam kelompok tersebut dan yang terbukti tidak mampu dipindahkan kepada kelompok peserta penerima bantuan iuran (PBI).

"Solusi yang kami tawarkan khusus PBPU dan kelas 3 yang masuk data cleansing akan masuk ke PBI APBN, di mana iurannya dibayarkan pemerintah," ujarnya.

Pemberian subsidi ini hanya diperuntukkan bagi peserta kelas 3 mandiri yang dipindahkan ke kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI). Bagi yang masih berada dalam kelompok kelas 3 mandiri akan tetap diwajibkan membayar sesuai aturan yang ada.

3. Perlu Cleansing Data Para Peserta Kelas III Mandiri

Saat ini Muhadjir mengatakan pemerintah tengah melakukan perapihan data cleansing peserta kelas 3 mandiri. Peserta itu masuk dalam kelompok peserta bukan penerima upah (PBPU) yang totalnya ada 29 juta jiwa, dan yang berada di kelas 3 ada sekitar 19 juta. Adapun iuran yang harus dibayarkan setiap bulannya rata-rata sekitar Rp42.000 per orang.

4. Pemerintah Pastikan Subsidi Akan Tepat Sasaran

Menyangkut persoalan data PBI, Muhadjir menjelaskan pemerintah akan tepat sasaran sesuai kriteria yang telah diputuskan. Nantinya, pemerintah akan menonaktifkan PBI yang tidak termasuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

"Permasalahan data PBI, pemerintah memastikan tepat sasaran sesuai kriteria yang ditetapkan. solusinya, pemerintah akan non aktifkan PBI yang tidak masuk dalam DTKS secara bertahap, ada yang telah terjadi inklusi dan exclusion error dan PBPU dan BP kelas 3 yang masuk DJKS,"

5. DPR Minta Kenaikan BPJS Kesehatan Ditunda

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebelumnya tegas meminta kepada pemerintah untuk mencabut Peraturan Presiden (Perpres) tentang kenaikan iuran BPJS. Khususnya kenaikan iuran bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihyatul Wafiroh mengatakan pihaknya masih berpegang teguh bahwa kenaikan iuran untuk PBNU dan PBI untuk ditunda. Bukan tanpa alasan, pasalnya hingga saat ini cleansing yang dilakukan di Kementerian Sosial belum rampung.

"Kami komisi IX berpegang teguh untuk membatalkan kenaikan PBPU dan PBI sebab cleansing data belum selesai," ujar Nihyatul.

Menanggapi hal ini, Muhadjir mengatakan cleansing data akan segera dirampungkan. “Cleansing data akan kami segera selesaikan secepatnya. Kalau memang nanti solusinya memasukkan peserta kelas III ke dalam PBI maka akan segera kami lakukan. Kalau itu menjadi keputusan bersama,” tegasnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini